Berita, Nasional

Polri Geledah Kediaman Perwira Tinggi Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dan Jadwalkan Sidang Etik Listyo Sigit

Repelita.net

18 November 2026 18:50 WIB • 172 view

Polri Geledah Kediaman Perwira Tinggi Terkait Kasus Penyadapan Presiden Prabowo dan Jadwalkan Sidang Etik Listyo Sigit
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Tim gabungan dari Polda Metro Jaya mengerahkan personel Brigade Mobil bersenjata lengkap serta penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk menggeledah sebuah kediaman yang diduga milik perwira tinggi Polri sejak Selasa malam hingga Rabu dini hari, 18 November 2026.

Operasi penggeledahan tersebut ditengarai berhubungan erat dengan proses penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang tengah ditangani oleh Bareskrim Polri.

ADVERTISEMENT

Dari lokasi penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah dokumen penting beserta perangkat elektronik untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Kendati demikian, otoritas kepolisian belum merilis keterangan resmi mengenai hasil temuan lapangan maupun keterkaitan langsung barang bukti tersebut dengan perkara penyadapan.

Rangkaian tindakan penggeledahan ini berlangsung beriringan dengan proses penegakan kode etik terhadap sejumlah personel kepolisian yang diduga terseret dalam jaringan perkara serupa.

Salah satu perwira tinggi yang telah diproses adalah Irjen Pol Eko Hadi Santoso yang dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) selama kurang lebih sembilan jam.

Usai persidangan, Eko tampak berjalan meninggalkan Gedung Divisi Propam Polri dengan wajah tertunduk dan memilih bungkam ketika dicecar pertanyaan oleh awak media.

Mantan jenderal polisi bintang dua tersebut kemudian langsung digiring masuk ke dalam kendaraan taktis untuk dibawa menuju rumah tahanan di Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Dalam amar putusannya, majelis etik menyatakan Eko terbukti melakukan perbuatan tercela lantaran terlibat pemufakatan jahat terkait aktivitas akses ilegal.

Ia dinilai telah menyalahgunakan wewenang serta fasilitas teknologi milik institusi kepolisian untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan menyalahi prosedur.

Majelis KKEP menjatuhkan dua jenis hukuman sekaligus berupa sanksi etika atas perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa pemecatan tidak hormat dari dinas kepolisian.

Sebelum putusan terhadap Eko dijatuhkan, institusi Polri diketahui telah lebih dahulu memberikan sanksi pemecatan serupa kepada Ahrie Sonta Nasution dalam berkas perkara yang sama.

Kapolri Listyo Sigit Dijadwalkan Jalani Sidang Etik Pekan Depan

Penanganan pelanggaran kode etik dalam skandal penyadapan ilegal terhadap kepala negara kini mulai merambah ke pucuk pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara.

Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan menghadapi sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pada pekan depan sebagai bagian dari pengusutan menyeluruh.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi agenda persidangan tersebut meskipun tanggal pastinya belum diumumkan secara resmi kepada publik.

Menurut Johnny, langkah menggelar sidang etik terhadap Listyo Sigit merupakan wujud nyata komitmen pembenahan serta pembersihan di tubuh internal kepolisian.

“Bapak Kapolri, kita harus bersih ke dalam,” ujarnya menegaskan sikap institusi.

Johnny juga memaparkan bahwa pada Rabu, 18 November 2026, majelis etik menjadwalkan persidangan terhadap salah satu terduga pelanggar lainnya yang berinisial HS.

Sementara itu, kepastian jadwal dan teknis pelaksanaan sidang etik bagi Listyo Sigit akan disampaikan secara resmi dalam beberapa hari mendatang.

Rentetan sidang kode etik yang telah memakan korban pemecatan terhadap Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso ini menjadi bukti keseriusan Polri mengusut tuntas perkara penyadapan Presiden Prabowo.

Yusril Tegaskan Prabowo Berwenang Penuh Mengusulkan Pengganti Gibran ke MPR

Di tengah dinamika politik nasional, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hak prerogatif kepala negara dalam menentukan kandidat pendampingnya.

Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mutlak yang tidak dapat diintervensi pihak mana pun untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR RI guna menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Penegasan tersebut disampaikan Yusril menyikapi kemunculan berbagai nama tokoh yang mulai didorong oleh sejumlah elemen masyarakat untuk mengisi kursi orang nomor dua di Indonesia.

Salah satu figur yang belakangan menguat dan ramai mendapat dukungan dari berbagai kalangan adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Yusril menilai dukungan maupun wacana pencalonan terhadap sejumlah tokoh merupakan hal wajar dalam iklim demokrasi, namun hal itu tidak mengikat keputusan akhir kepala negara.

“Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon wakil presiden dan diserahkan ke MPR itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Jadi, walaupun dikatakan diusulkan oleh salah satu ataupun gabungan partai pengusul Pilpres 2024, setelah diusulkan sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden untuk memilih,” kata Yusril.

Ia menjelaskan bahwa ruang partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun mengusulkan figur kandidat tetap terbuka lebar.

Akan tetapi, seluruh usulan yang berkembang di ruang publik tersebut bersifat informal sehingga sama sekali tidak mengurangi kewenangan konstitusional Presiden.

Yusril juga memastikan bahwa hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengirimkan satu pun nama kandidat calon wakil presiden kepada pimpinan MPR RI.

Berdasarkan ketentuan jadwal yang berlaku, batas akhir penyerahan dua nama calon oleh Presiden ditetapkan paling lambat pada 25 November 2026 sebelum digelarnya rapat paripurna MPR pada 9 Desember 2026.

Sufmi Dasco Buka Suara soal Dukungan Jadi Cawapres Pengganti Gibran

Nama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kian santer diperbincangkan sebagai kandidat kuat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, namun ia memilih bersikap merendah dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Gelombang dukungan terhadap Ketua Harian Partai Gerindra tersebut tampak mencolok dalam sejumlah momen seusai rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 17 November 2026.

Sejumlah anggota parlemen terlihat menghampiri Dasco untuk menyalami dan mengabadikan momen foto bersama sebelum beranjak meninggalkan ruang rapat paripurna.

Selain itu, Wakil Ketua MPR RI dari Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno turut mengunggah potret kebersamaannya dengan Dasco di media sosial disertai doa agar diberikan kelancaran dalam mengemban amanah yang lebih besar.

Rangkaian gestur politik tersebut kian memperkuat spekulasi di kalangan pengamat mengenai peluang besar Dasco masuk dalam bursa calon wakil presiden.

Menanggapi mengalirnya dukungan tersebut, Dasco enggan berspekulasi lebih jauh dan meminta seluruh pihak menghormati mekanisme konstitusi yang berlaku.

“Marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada Presiden melalui undang-undang. Calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh Presiden kepada MPR,” kata Dasco seusai rapat paripurna DPR.

Menurutnya, tata cara pengusulan calon wakil presiden telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga hak prerogatif Presiden wajib dihormati bersama.

Sebelumnya, sejumlah partai politik anggota koalisi pemerintah menyatakan sikap tidak akan menyodorkan kader internal masing-masing untuk berebut kursi wakil presiden.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bahkan secara terbuka mendorong agar sosok kandidat pengganti Gibran berasal dari kader Partai Gerindra.

Kendati dukungan terus mengalir deras, keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini belum menyerahkan nama kandidat kepada MPR (*).

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung