Repelita Jakarta - Penetapan status hukum terhadap empat jenderal aktif kepolisian dalam megaskandal perekaman ilegal gawai kepresidenan dinilai memiliki dimensi konspirasi politik yang luas.
ADVERTISEMENT
Proses interseptasi tanpa izin terhadap jalur komunikasi milik Presiden Prabowo Subianto diduga kuat tidak sekadar bermotif pencurian data atau pemantauan informasi personal semata.
Aparatur penegak hukum didesak untuk mengusut tuntas rantai operasional siber ini secara menyeluruh guna membongkar kepentingan korporasi serta elite kekuasaan di baliknya.
Tuntutan pengusutan tersebut disampaikan secara resmi oleh Presidium Eksponen Pemuda Indonesia Pieter Tobias Pattiasina dalam rilis tertulisnya pada Jumat 6 November 2026.
Menurutnya, penanganan perkara hukum siber berskala nasional ini harus melacak rekam jejak historis penunjukan jabatan struktural para pelaku utama sejak awal.
Perjalanan karier politik mantan pimpinan Korps Bhayangkara dinilai memiliki keterikatan emosional yang panjang dengan dinasti kepemimpinan nasional di periode sepuluh tahun terdahulu.
“Kita harus melihat dari hulu sampai hilir. Dari Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri sampai kemudian diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Nilai historisnya panjang,” kata Pieter dalam keterangannya, Jumat 6 November 2026.
Analis pergerakan pemuda ini mengindikasikan adanya persekongkolan berskala besar yang melatarbelakangi keberanian para oknum perwira tinggi tersebut untuk membobol pertahanan siber istana.
Motif operasi spionase siber yang terdeteksi mulai berjalan sejak Januari 2025 itu diduga kuat bertujuan untuk memetakan arah kebijakan strategis sang kepala negara baru.
“Dari kacamata saya, ada konspirasi besar. Kenapa sampai terjadinya penyadapan terhadap Presiden? Pasti ada sesuatu yang besar yang belum terungkap,” kata Pieter.
Aktivitas pemantauan gawai yang diluncurkan tiga bulan pasca-pelantikan presiden tersebut disinyalir berkaitan erat dengan upaya membaca sikap politik kepala negara terhadap dinasti Solo.
Faksi penguasa terdahulu dinilai berkepentingan untuk memantau apakah sang presiden tetap berkomitmen menjaga kesepakatan politik pra-pemilu atau justru mulai melakukan amputasi loyalis.
“Kenapa disadap? Mungkin ada konsekuensi besar. Mereka ingin mengetahui kira-kira Presiden masih mendukung atau tidak. Bisa juga ada kepentingan-kepentingan lain, kepentingan bisnis yang besar atau kepentingan lainnya,” kata Pieter.
Kendati demikian, ia mengingatkan publik bahwa hak prerogatif penyusunan jajaran menteri kabinet serta arah penegakan hukum siber murni berada di bawah otoritas penuh presiden.
Namun, ia memandang dinamika hubungan antartokoh bangsa pasca-pemberhentian massal sejumlah jenderal polisi kepercayaan mantan penguasa tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejarah masa lalu.
“Dari mulut Pak Prabowo sendiri pernah disampaikan bahwa kalau tidak ada Jokowi, beliau tidak mungkin juga menjadi presiden. Jadi, ada peran yang tidak bisa kita pungkiri,” pungkas Pieter.
Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menahan empat jenderal tersangka perkara spionase siber yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
