Repelita Jakarta - Sinyal keretakan dan aroma saling jegal antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo menjadi sorotan utama dalam bedah situasi politik nasional menjelang kontestasi Pemilihan Presiden 2029.
ADVERTISEMENT
Dinamika ketegangan yang digambarkan bak perang terbuka antara kedua poros kekuasaan tersebut dikupas tuntas oleh pakar hukum Bambang Widjojanto bersama Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam tayangan kanal YouTube NBW Media melalui program Obrolan WARAS.
Hanta Yuda mengungkap bahwa berdasarkan temuan survei terbaru yang rampung pada Oktober, tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merosot ke angka 55,3 persen.
Capaian tersebut tercatat turun tajam sekitar dua puluh delapan poin dibandingkan posisi Oktober 2025 yang kala itu masih kokoh di kisaran tujuh puluh delapan hingga tujuh puluh sembilan persen.
Salah satu faktor krusial yang turut menggerus angka kepuasan publik tersebut adalah menguatnya kesan pecah kongsi antara barisan pendukung Prabowo Subianto dan loyalis Joko Widodo.
"Kesan bahwa mereka pecah kongsi itu sulit dipungkiri," ujar Hanta Yuda dalam tayangan kanal YouTube NBW Media tersebut.
Ia memaparkan bahwa data tabulasi silang di wilayah-wilayah basis pemilih Jokowi menunjukkan kecenderungan menurunnya tingkat kepuasan dan dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo saat ini.
Sebagian besar loyalis mantan presiden ketujuh itu kini mempersepsikan bahwa Jokowi dan Prabowo tidak lagi berjalan beriringan, terlebih setelah narasi kelanjutan dua periode yang sempat digaungkan tahun lalu kini menghilang tanpa sambutan.
Di sisi lain, Bambang Widjojanto menyoroti pergerakan manuver politik yang kontras di lapangan, di mana kedua tokoh besar tersebut tampak sedang sibuk mengamankan barisan masing-masing.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011–2015 itu mengamati bahwa Jokowi tengah gencar mengonsolidasikan basis konstituennya melalui Partai Solidaritas Indonesia yang berlambang gajah.
Sementara pada saat yang sama, Presiden Prabowo juga melakukan konsolidasi kekuasaan secara masif di tubuh eksekutif serta melakukan perombakan di jajaran TNI dan Polri yang dinilai sebagian kalangan sebagai upaya mengikis pengaruh lama.
"Per hari ini kesan bahwa mereka pecah kongsi itu sulit dipungkiri," tegas Hanta Yuda menyoroti situasi ketika kubu Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah bertarung sendirian menghadapi badai tekanan politik, begitupun sebaliknya dengan Prabowo.
Menurut Hanta Yuda, masing-masing poros kini telah menyiapkan skenario politik sendiri-sendiri menuju gelanggang tahun 2029, di mana peluang bertemunya kembali agenda kedua tokoh tersebut kian mengecil.
Kondisi saling intip langkah politik ini juga dipengaruhi oleh lima faktor utama yang menjadi catatan merah pemerintahan, mulai dari stagnasi ekonomi rumah tangga hingga mahalnya harga kebutuhan pokok.
Selain persoalan perut rakyat, implementasi program Makan Bergizi Gratis yang dihantam isu keracunan turut memecah opini publik dengan tingkat ketidakpuasan mencapai 49 persen berbanding 47 persen yang puas.
Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah ketiadaan figur perisai politik di lingkaran istana seperti sosok Luhut Binsar Pandjaitan pada masa lalu, sehingga segala kemarahan publik langsung mengarah ke sosok Prabowo akibat komunikasi kementerian yang kerap tumpang tindih.
Menutup analisisnya, Hanta Yuda mengingatkan bahwa dukungan empat partai koalisi menuju 2029 masih sangat cair dan bisa buyar sewaktu-waktu apabila elektabilitas Prabowo tidak kunjung membaik.
Ia menyarankan agar Prabowo segera menghentikan fokus konsolidasi elite dan beralih membenahi stabilitas harga pangan, memperbaiki arus informasi dari lapangan agar tidak tersaring oleh lingkaran dalam, serta mengevaluasi jajaran menteri berbasis kinerja teknokratis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok