Repelita Jakarta - Guncangan sosiopolitik sengketa berkas kelulusan formal milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada keluarnya maklumat Mahkamah Konstitusi dinilai menjadi konsekuensi logis dari manuver politik Joko Widodo selama satu dekade terakhir.
Menurut kacamata analisis dari pakar intelijen sekaligus pengamat geopolitik nasional Amir Hamzah, eskalasi persoalan tata usaha kepemiluan ini telah bertransformasi menjadi bola salju yang mengancam tatanan hukum dasar ketatanegaraan.
ADVERTISEMENT
Dirinya mengimbau secara terbuka agar Presiden Prabowo Subianto tidak mendegradasi bobot permasalahan krusial ini hanya sebagai dinamika friksi personal ataupun relasi sosiopolitik biasa antara mantan kepala negara dengan sang putra mahkota.
Berdasarkan intisari argumentasi ilmiah yang dipaparkan secara lugas oleh tokoh analis tersebut pada hari Jumat 9 Oktober 2026, akumulasi pergerakan jaringan kekuasaan masa lalu kini berada pada titik pertanggungjawaban publik.
“Kesimpulannya, Jokowi, anak dan pengikutnya sudah bertanam, sekarang saatnya menuai,” kata Amir.
Akan tetapi, figur analis pertahanan ini langsung memberikan analogi sosiologis yang sangat menohok terkait konsekuensi logis dari setiap pilihan kebijakan dari patronase politik dinasti tersebut.
“Persoalannya, yang menanam ilalang tidak mungkin memetik padi,” kata Amir.
Dirinya menekankan kembali bahwa benturan pasca pembacaan keputusan dari lembaga tinggi yudikatif tersebut bukanlah perkara gesekan individual antara sang kepala negara aktif dengan lingkar inti keluarga Solo.
“Ini persoalan Jokowi, Gibran dengan konstitusi dan negara,” kata Amir.
Oleh karena itu, kolumnis senior ini mendesak agar jajaran kabinet pemerintahan baru memberikan atensi yang sangat rigid terhadap ekses penolakan publik pasca ketetapan lembaga peradilan tertinggi itu diumumkan.
Pemerintah pusat diingatkan keras agar tidak mengadopsi gaya penyelesaian taktis konvensional yang cenderung pragmatis, di mana setiap masalah krusial diatasi dengan pola kompromi transaksional baru yang melanggar asas kepatutan.
Pengamat militer ini turut menyoroti intensitas pertemuan bilateral yang dilakukan secara mendadak antara mantan presiden dengan sang jenderal purnawirawan di tengah memanasnya penanganan sengketa tersebut.
Interaksi elite politik tersebut dinilai membawa implikasi psikologis yang kuat terhadap independensi arah penegakan hukum di tanah air, terutama dalam meredam gejolak penolakan massa di tingkat akar rumput.
“Seolah-olah kalau ada masalah, Jokowi meminta bertemu Prabowo. Keputusan MK ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pertemuan Jokowi dan Prabowo,” kata Amir.
Walau demikian, analis senior tersebut memberikan wanti-wanti agar sang kepala negara bertindak ekstra waspada serta terukur dalam menentukan arah kebijakan politik istana guna menyikapi tuntutan pemakzulan.
Kecerobohan kecil dalam memitigasi gelombang protes sosial ini dinilai dapat berbalik menjadi beban politik yang sangat masif sekaligus mengancam kelangsungan konsolidasi kekuasaan internal menuju kontestasi elektoral mendatang.
"Bahkan bisa mengubah politik, khususnya menuju 2029,” pungkas Amir.
Pada momentum sebelumnya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menguraikan secara resmi lembar pertimbangan sengketa hasil pemilihan umum di hadapan sidang pleno terbuka yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Selasa malam 6 Oktober 2026.
"Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l UU Pemilu," kata Arsul.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
