Repelita Jakarta - Mantan analis intelijen Sri Radjasa Chandra menilai operasi penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo atau LSP bertujuan menyandera berbagai pihak demi memenuhi kepentingan penguasa sebelumnya pada Minggu, 22 November 2026.
ADVERTISEMENT
Tudingan tajam mengenai praktik penyanderaan politik untuk melayani kepentingan majikannya tersebut disampaikan Sri Radjasa dalam diskusi bersama pembawa acara Ika Kesuma dan Agung Purwanto di program To The Point Aja yang ditayangkan kanal YouTube Official iNews.
Menurut Sri Radjasa, Listyo Sigit Prabowo tidak mungkin bertindak sendirian sebagai penerima manfaat akhir atau end user dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto tanpa adanya kendali dari aktor politik besar di atasnya.
"Kalau menurut saya sih kalau gunakan akal sehat enggak gitu-gitu amat dan Sigit enggak punya keberanian Pak tanpa ada godfather-nya nih enggak mungkin, ini motifnya coercion disandera semua orang dalam rangka apa untuk memudahkan memenuhi keinginan-keinginan majikannya," ujar Sri Radjasa Chandra.
Ia menjelaskan bahwa pola penyanderaan elite menggunakan instrumen hukum dan pengumpulan rahasia informasi merupakan gaya kekuasaan yang kerap dijalankan oleh mantan Presiden Joko Widodo untuk menundukkan lawan politik maupun pimpinan partai.
Sri Radjasa mencontohkan praktik tersebut dalam penanganan perkara Jiwasraya, Asabri, perebutan kursi pimpinan Partai Golkar, hingga polemik ijazah yang membuat banyak tokoh pemegang kekuasaan menjadi gamang mengambil sikap.
"Bagaimana Jokowi menjalankan roda kekuasaannya yang paling sering dilakukan adalah politik sandera," papar Sri Radjasa Chandra.
Selain membongkar motif penyanderaan politik tersebut, ia mendesak Polri segera menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Listyo Sigit Prabowo agar status bintang empatnya tidak menghambat proses penyidikan maupun membuka celah penghilangan barang bukti.
Ia juga mengungkap bahwa penyadapan yang diduga memanfaatkan teknologi canggih Pegasus buatan NSO Group itu terbongkar akibat kepanikan operator lapangan setelah terjadi pergantian pucuk pimpinan di tubuh kepolisian.
Menutup perbincangan di kanal YouTube Official iNews tersebut, Sri Radjasa meminta Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas sebagai negarawan dan membentuk tim investigasi gabungan lintas lembaga untuk memutus sisa-sisa operasi garis dalam.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok