Repelita Washington DC - Seorang peneliti dan aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Amerika Serikat, Raqib Hameed Naik, membeberkan dugaan peningkatan pelanggaran terhadap Muslim, Kristen, dan kelompok kasta marginal di India dalam sidang resmi Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF).
Dalam kesaksiannya, Naik yang juga menjabat sebagai Direktur Center for the Study of Organized Hate (CSOH) menuding pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi membiarkan bahkan memperkuat iklim kebencian terhadap kelompok minoritas.
ADVERTISEMENT
Ia menyebut kebijakan negara, retorika politik, serta pembiaran terhadap aksi kelompok garis keras Hindu sebagai faktor utama yang memperparah kondisi tersebut.
Naik pun meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi Global Magnitsky terhadap sejumlah tokoh Partai Bharatiya Janata Party (BJP) serta organisasi nasionalis Hindu.
Organisasi yang dimaksud antara lain Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Bajrang Dal, dan Vishwa Hindu Parishad (VHP) yang dinilai ikut bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan berbasis agama.
Dalam forum tersebut, Naik menegaskan bahwa penindasan terhadap minoritas di India kini telah “terinstitusionalisasi” dan mendapat perlindungan politik penuh dari elite penguasa.
Ia secara khusus menyoroti peran Yogi Adityanath, pemimpin negara bagian Uttar Pradesh, serta Himanta Biswa Sarma dari Assam yang dinilai kerap melontarkan retorika anti-Muslim.
Adityanath dikenal luas karena dukungannya terhadap kampanye kontroversial “Love Jihad”, sebuah narasi yang menuding adanya upaya sistematis Muslim untuk mengonversi perempuan Hindu melalui pernikahan.
Dalam salah satu kampanye politiknya di Benggala Barat, ia pernah menyatakan bahwa wilayah tersebut “tidak boleh menjadi tanah Ka’bah”, sebuah komentar yang menuai kecaman luas dari kelompok hak asasi manusia dan komunitas Muslim.
Sementara itu, Himanta Biswa Sarma disebut berulang kali mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Muslim di Assam, serta dituduh melakukan penggusuran besar-besaran terhadap permukiman Muslim.
Naik mengungkapkan bahwa antara tahun 2021 hingga 2026 terdapat sedikitnya 33 operasi penggusuran paksa di Assam yang menghancurkan lebih dari 22 ribu bangunan.
Akibat operasi tersebut, hampir 100 ribu orang kehilangan tempat tinggal, dengan mayoritas korban berasal dari komunitas Muslim keturunan Bengali.
Ia juga menyoroti peningkatan drastis ujaran kebencian berbasis agama di India berdasarkan data yang ia paparkan di hadapan komisi.
Sepanjang tahun 2025, tercatat 1.318 insiden ujaran kebencian terhadap Muslim dan Kristen yang tersebar di 21 negara bagian India.
Angka tersebut melonjak hingga 97 persen dibandingkan dengan catatan pada tahun 2023, menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan.
Menurut Naik, kelompok vigilante Hindu yang dikenal dengan sebutan “Gau Raksha Dal” atau pasukan pelindung sapi kini aktif di sedikitnya 17 negara bagian India.
Kelompok ini kerap menyerang sopir truk Muslim yang mengangkut sapi atau daging, bahkan merekam aksi kekerasan tersebut untuk disebarluaskan melalui media sosial.
Platform-platform digital seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan X disebut menjadi sarana utama penyebaran ujaran kebencian serta propaganda anti-minoritas.
Selain Muslim, komunitas Kristen di India juga menghadapi tekanan yang terus meningkat dalam dekade terakhir.
Naik mengutip data dari United Christian Forum yang mencatat lonjakan kasus intimidasi dan kekerasan terhadap umat Kristen sebesar 555 persen sejak tahun 2014 hingga 2024.
Ia juga menyinggung sejumlah kebijakan kontroversial seperti Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA), National Register of Citizens (NRC), serta revisi daftar pemilih.
Kebijakan-kebijakan tersebut disebut berpotensi mencabut hak politik jutaan Muslim India secara sistematis.
Dalam kesaksiannya, Naik meminta pemerintah Amerika Serikat untuk menetapkan India sebagai “Country of Particular Concern” (CPC) atas dugaan pelanggaran berat kebebasan beragama.
Tak hanya itu, ia juga meminta penyelidikan terhadap perusahaan alat berat seperti JCB, Caterpillar, Mahindra, Tata, dan Hyundai karena alat berat mereka diduga digunakan dalam pembongkaran permukiman minoritas.
Pemerintah India sejauh ini berulang kali membantah semua tuduhan diskriminasi sistematis terhadap kelompok minoritas.
Mereka menyatakan bahwa seluruh kebijakan yang diambil telah dilakukan sesuai dengan hukum nasional demi menjaga keamanan dan ketertiban negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
