Repelita Jakarta - Jurnalis senior sekaligus aktivis Edy Mulyadi menyoroti kebangkitan kembali perjuangan para korban dugaan perampasan tanah proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 peninggalan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka melalui siaran langsung kanal YouTube Bang Edy Channel pada Sabtu (21/11/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam tayangan bertajuk Pasca Gibran Mundur, Usut Tuntas Perampasan Tanah di PIK 2 tersebut, Edy menilai perubahan konstelasi kekuasaan saat ini menjadi momentum krusial bagi warga terdampak untuk kembali menuntut keadilan atas lahan mereka.
Ia memaparkan bahwa masyarakat yang selama ini merasa tertekan dan kehilangan hak atas tanahnya di kawasan pesisir utara Tangerang mulai berani bersuara serta mengonsolidasikan gerakan perlawanan.
Menurut pandangannya, berakhirnya posisi Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden membuka ruang harapan baru agar kasus-kasus agraria berskala besar pada masa pemerintahan sebelumnya tidak lagi kebal hukum.
Edy menegaskan bahwa negara tidak boleh tutup mata terhadap penderitaan rakyat kecil yang tergusur akibat ekspansi proyek raksasa yang dulunya mendapatkan fasilitas strategis nasional tersebut.
Selain mengulas geliat perlawanan warga korban penggusuran PIK 2, pembahasan dalam siaran langsung di kanal YouTube Bang Edy Channel itu juga turut menyinggung dinamika hukum terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo.
Ia menyoroti jalannya proses persidangan yang melibatkan Dokter Tifa dengan mengkritik keras sikap jaksa penuntut umum dalam menangani perkara tersebut.
Edy menilai pemeriksaan perkara tersebut semestinya tidak dapat dilanjutkan karena berbagai kejanggalan yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.
Menutup pandangannya, Edy Mulyadi mendesak aparat penegak hukum dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengusut tuntas dalang perampasan tanah rakyat di PIK 2 agar keadilan benar-benar tegak di tanah air.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok