Repelita Jakarta - Suhu konstelasi hukum nasional menjelang persidangan dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo mulai memanas.
Pakar telematika Roy Suryo menyatakan telah meracik strategi pembuktian kuat yang akan segera dibongkar secara gamblang di hadapan majelis hakim.
ADVERTISEMENT
Perdebatan sengit tersebut terangkum dalam program bincang wicara INTERUPSI yang disiarkan melalui kanal YouTube iNews Bali Nusra.
Forum tersebut mempertemukan Roy Suryo, Kuasa Hukum Joko Widodo yakni Yakup Hasibuan, Sekjen TPPI Projo Fredy Damanik, serta Peneliti Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Dalam paparannya, Roy Suryo menekankan bahwa substansi persoalan bukan sekadar melihat bentuk fisik selembar dokumen ijazah semata.
Ia menggarisbawahi keberadaan rekam jejak akademik penunjang seperti dokumen skripsi serta Kartu Hasil Studi yang turut menjadi objek pemeriksaan grafolog.
“Ijazah itu tidak mungkin terbit kalau tidak ada skripsinya. Dan skripsi juga tidak mungkin terbit kalau tidak ada catatan-catatan lain seperti KHS. Berdasarkan pemeriksaan grafolog, bentuk tanda tangan pada dokumen skripsi tersebut terbukti berbeda,” ujar Roy Suryo dikutip fajar.co.id, Minggu (13/9/2026).
Selain itu, ia menyoroti adanya kejanggalan pencantuman gelar profesor pada nama pembimbing akademik yang dinilai tidak sesuai dengan masa penugasannya saat itu.
Menanggapi berbagai klaim tersebut, Kuasa Hukum Joko Widodo yakni Yakup Hasibuan menegaskan bahwa seluruh dalil yang dilontarkan pihak lawan hanyalah pengulangan narasi lama.
Pihaknya memastikan bahwa jajaran penyidik kepolisian telah merampungkan uji laboratorium forensik secara mendalam terhadap dokumen akademik bersangkutan.
“Dari sisi penyidikan di Mabes Polri, dokumen ijazah Pak Jokowi sudah diteliti dan dinyatakan identik dengan ijazah para alumni UGM seangkatannya. Oleh karena itu, berkas perkara dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Alat bukti pidana dari tuduhan fitnah ini sudah terang benderang,” klaim Yakup Hasibuan.
Ia menambahkan bahwa otoritas resmi kampus Universitas Gadjah Mada telah memberikan konfirmasi sah beserta kehadiran para alumni seangkatan yang siap bersaksi.
Sekretaris Jenderal TPPI Projo Fredy Damanik turut melontarkan pandangan senada dengan menilai pergerakan pihak penuduh lebih condong membentuk opini publik ketimbang uji materiil.
“UGM adalah lembaga bereputasi yang memiliki otoritas tunggal untuk menyatakan seseorang sebagai lulusannya. Data akademis dan dokumen perkuliahan beliau ada dan lengkap. Jika Roy Suryo merasa ada pemalsuan, seharusnya ia yang membuktikan siapa pemalsunya dan di mana peristiwanya, bukan malah membentuk narasi liar di publik,” ujar Fredy Damanik.
Sementara itu, Peneliti Kebijakan Publik Bonatua Silalahi memandang bahwa verifikasi pejabat publik idealnya mencakup seluruh rantai rekam jejak akademis secara transparan.
Meski demikian, perdebatan panjang ini dipastikan akan berlanjut ke meja hijau guna menguji validitas seluruh alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
