Berita, Viral Sosmed

Palti Hutabarat Soroti Pengurus DPP PSI Tak Paham Letter of Completion dalam Polemik Dokumen Pendidikan Wapres

Repelita.net

07 October 2026 23:54 WIB • 75 view

Palti Hutabarat Soroti Pengurus DPP PSI Tak Paham Letter of Completion dalam Polemik Dokumen Pendidikan Wapres
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Gelombang kritik publik kembali menerpa barisan pendukung pemerintah terkait pemahaman dokumen administrasi akademik milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sorotan tajam tersebut mengemuka pasca beredarnya rekaman digital yang diunggah oleh akun sosial media Threads lewat akun @paltiwest pada tanggal 7 Oktober 2026.

ADVERTISEMENT

Melalui deskripsi unggahannya, pemilik akun tersebut menyoroti ketidakpahaman salah satu fungsionaris jajaran pengurus pusat sebuah partai politik mengenai status berkas kelulusan.

Pihak pengunggah menilai perwakilan dewan pimpinan pusat parpol tersebut terkesan memaksakan diri dalam memberikan pembelaan administrasi tanpa mendalami substansi berkas perkara secara komprehensif.

Unggahan mengenai polemik keabsahan berkas kesetaraan pendidikan ini langsung memantik respons berupa beragam komentar bernada miring serta sarkasme dari para pengguna jejaring sosial.

Seorang netizen dengan identitas nama akun @jochny menuliskan pandangan pribadinya secara utuh di kolom komentar: "Mahasiswi yg pke almamater biru yg duduk di sampingnya ga bisa nutupin prasaan jengahnya. Dia bilaik : anjir nih sapa tdi yg nyuruh gue duduk sbelah dia ✌️🤣"

Tidak hanya itu, komentar lain yang menyoroti persoalan teknis regulasi penyetaraan tingkat sekolah menengah atas di dalam negeri juga turut disampaikan oleh akun @ardidebat.

Warganet tersebut menuangkan argumentasinya secara lengkap: "Ya diluar negeri memang ga ada sma, tapi diindonesia punya tempat untuk melakukan penyetaraan biar sesuai dengan aturan yg berjalan diindonesia. Nah yg bermasalah kan penyetaraan ini, bukti yg dikasih cuma daftar absen dan ijazah s1. Diluar negeri itu sarjana atau kuliah bisa dilakukan dengan beberapa cara tergantung sm kampusnya makanya ada penyetaraan biar level sma yg dibutuhkan diindonesia itu terpenuhi."

Hingga saat ini, pembahasan mengenai bukti formil pemenuhan syarat pencalonan pejabat negara tersebut masih terus menggelinding dan memicu perdebatan sengit di ruang publik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

View on Threads

TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung