Repelita Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan akibat pernyataannya yang menuduh Presiden Prabowo Subianto telah berbohong terkait pencapaian swasembada pangan nasional.
Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H Muh Mabrur L Banuna, menilai bahwa narasi yang dibangun oleh Feri cenderung menyesatkan publik karena sama sekali minim data dan tanpa pemahaman teknis di sektor pertanian.
ADVERTISEMENT
Mabrur menyebut pola yang digunakan Feri tidak berbeda dengan cara kerja mafia pangan yang selama ini berusaha menciptakan keraguan di tengah masyarakat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi luntur.
"Ini tanpa data, tanpa pijakan jadi publik wajar curiga kalau narasi demikian beragenda swasembada terlihat gagal?" tegas Mabrur di Jakarta pada Selasa (7/4/2026).
Menurut Mabrur, apa yang disampaikan oleh Feri Amsari bukanlah kritik yang membangun melainkan sebuah insinuasi opini yang keluar dari kompetensinya sebagai seorang akademisi hukum.
"Beda pendapat dan kritik sah saja tapi argumen tetap harus dibangun di atas data, fakta dan kompetensi," katanya blak-blakan menanggapi pernyataan kontroversial tersebut.
Ia menegaskan bahwa dalam kondisi produksi pangan yang sedang naik, stok beras yang melimpah, serta penindakan hukum yang masif terhadap pelaku kejahatan pangan, tudingan bahwa swasembada adalah kebohongan tidaklah benar.
Mabrur menyebut bahwa data resmi justru berbicara keras dengan angka-angka yang menunjukkan produksi beras nasional tahun 2025 menguat hingga mencapai sekitar 34,69 juta ton.
Bahkan lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Menurutnya, pola narasi yang terus-menerus meremehkan capaian pangan nasional dapat menjadi berbahaya karena membuka ruang bagi kepentingan lama seperti ketergantungan impor dan distorsi pasar yang merugikan petani.
"Pertanian itu bukan cuma soal luas lahan. Ada air, benih, pupuk, teknologi, manajemen. Ini bukan panggung opini bebas tanpa tanggung jawab," ujarnya tegas.
Mabrur bahkan memberikan apresiasi terhadap capaian swasembada pangan yang merupakan buah dari berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Kebijakan tersebut meliputi pompanisasi, optimalisasi lahan rawa, cetak sawah baru, penambahan alokasi dan kemudahan distribusi pupuk subsidi, serta penyesuaian harga pembelian pemerintah (HPP) bagi petani.
"Yang kerja di lapangan paham ini. Yang tidak pernah turun, biasanya paling lantang menyimpulkan. Polanya selalu sama," ucap Mabrur.
Ia mengingatkan bahwa politik kebencian sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini, dan perbedaan pilihan politik jangan menjadi penutup mata dalam mengapresiasi capaian pemerintah.
"Sudahlah. Politik kebencian tidak perlu lagi sekarang waktunya bersatu, bekerja untuk rakyat. Kalau ada capaian baik, hargai. Jangan kita disibukkan bangun narasi yang sesat," tegasnya mengakhiri pernyataan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
