Repelita Jakarta - Tanggapan emosional mantan penyidik lembaga antirasuah Novel Baswedan setelah menyaksikan karya audio visual terbaru bertajuk Pesta Babi kini menjadi sumbu perdebatan valid di ruang publik mengenai potret riil kedaulatan tanah Papua.
Melalui ulasan riset digitalnya, tokoh hukum nasional tersebut menyoroti secara tajam bentangan proyek strategis nasional yang dinilai berjalan beriringan dengan penguatan militerisasi di wilayah pedalaman.
ADVERTISEMENT
Kondisi sosiologis masyarakat lokal dinilai kian terpojok akibat adanya perampasan ruang hidup tradisional serta pembabatan hutan adat demi memfasilitasi ekspansi industri agribisnis skala besar.
Narasumber mengonfirmasi keterkejutannya atas dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh rekayasa pembangunan tersebut melalui pernyataan tertulis yang berbunyi "Kondisi persoalan di Papua ternyata sangat parah. Hal ini termasuk masalah pengungsian yang jumlahnya mencapai 107.000 orang. Banyak orang Papua terusir dari kampung halaman mereka dan kehilangan ruang untuk mencari mata pencaharian serta ruang hidup. Mereka tinggal di wilayah adat yang seharusnya diakui oleh negara.".
Pernyataan keras itu seketika memicu respons balasan dari sejumlah fungsionaris paguyuban Indonesia Timur yang menganggap komparasi informasi tersebut terlalu hitam-putih dan berpotensi memicu stigma negatif baru.
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur Emanuel Mikael Kota menilai ulasan tersebut mengabaikan fakta perdamaian serta derap kemajuan pembangunan kampung yang sedang diupayakan secara swadaya oleh penduduk asli.
Manche menyayangkan hilangnya objektivitas informasi di ruang siber sembari melayangkan nota protes kebudayaan yang berbunyi “Kami bingung dengan jalan pikiran Novel Baswedan. Sebagai figur publik yang berada dalam lingkungan ASN Polri, mestinya memahami bahwa Papua adalah wilayah yang sensitif and membutuhkan kehati-hatian dalam menyampaikan opini. Jangan sampai komentar terhadap film Pesta Babi justru membentuk stigma baru dan memperkeruh keadaan,”.
Melalui dinamika silang pendapat ini seluruh elemen bangsa didorong untuk lebih bijaksana dalam membedah komodifikasi isu kedaerahan agar tidak melahirkan polarisasi sosial yang merugikan persatuan nasional.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
