Narasi Pelengseran Prabowo Dinilai Skema Cipta Kondisi Jelang Pertengahan 2026
Repelita Jakarta - Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Panca Sila, Prihandoyo Kuswanto, menilai kemunculan isu pelengseran Presiden Prabowo Subianto di media sosial merupakan narasi yang sengaja dibangun untuk membentuk opini kebencian sekaligus memicu instabilitas nasional menjelang pertengahan 2026.
ADVERTISEMENT
Prihandoyo mengungkapkan bahwa terdapat pola sistematis yang melibatkan sebagian aktivis, mahasiswa, hingga organisasi non-pemerintah (NGO) untuk menciptakan kondisi chaos di tengah masyarakat.
“Aktivis, mahasiswa, dan sejumlah NGO seolah melakukan cipta kondisi untuk memicu kekacauan,” kata Prihandoyo dalam keterangannya kepada media pada Minggu, 5 April 2026.
Menurutnya, narasi kerusuhan yang diembuskan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari rangkaian panjang kegagalan agenda reformasi yang selama ini diagungkan sebagai tonggak perubahan bangsa.
“Indonesia bisa kembali dibodohi seperti saat Reformasi 1998. Coba lihat enam agenda reformasi, hingga kini tidak satu pun benar-benar terlaksana secara utuh,” ujarnya dengan nada prihatin.
Prihandoyo berpendapat bahwa setelah hampir tiga dekade berlalu, kondisi bangsa justru dinilai semakin terpuruk karena arah reformasi yang dianggap menyimpang dari konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.
Ia juga menyoroti penerapan demokrasi elektoral yang dinilai bertentangan dengan prinsip permusyawaratan sebagaimana tercantum secara jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
“Permusyawaratan perwakilan dalam konstitusi diterjemahkan menjadi one man one vote. Ini norma baru yang seharusnya diperdebatkan dan bisa saja diuji kembali,” katanya mengkritisi sistem yang berjalan saat ini.
Lebih jauh, Prihandoyo menilai terdapat upaya sistematis untuk mendiskreditkan sejumlah program pemerintah yang dinilai berpihak pada rakyat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
“Cipta kondisi dibangun melalui agitasi, seolah program pro rakyat itu buruk. MBG, Koperasi Merah Putih, hilirisasi justru distigma negatif dan terus dicari-cari celahnya, termasuk dengan tudingan korupsi,” ujarnya.
Ia bahkan menyinggung dugaan adanya kepentingan global di balik gerakan yang memicu agitasi tersebut, dengan menyebut nama filantropis global George Soros sebagai salah satu aktor yang diduga ikut mempengaruhi.
“Sebagian aktivis dan mahasiswa diduga telah dipengaruhi kepentingan liberal-kapitalis yang ingin melemahkan negara,” ucapnya dengan tegas.
Di sisi lain, nama Muhammad Said Didu ikut terseret dalam polemik setelah menyampaikan kabar dari kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengenai prediksi kondisi ekonomi Indonesia pada Juli-Agustus 2026 mendatang.
Narasi yang disebarkan oleh Said Didu tersebut menyebut potensi krisis fiskal yang bisa berdampak pada defisit anggaran hingga terganggunya layanan publik di berbagai daerah.
Prihandoyo mempertanyakan motif di balik penyebaran informasi tersebut mengingat Jusuf Kalla dikenal sebagai politikus senior yang sering berbicara soal perdamaian dan persatuan bangsa.
“JK dikenal sebagai politikus senior yang sering berbicara soal perdamaian. Tapi kali ini seolah menyampaikan pesan yang bernada pesimistis terhadap masa depan ekonomi,” ujarnya.
Menurut Prihandoyo, publik perlu mencermati secara lebih mendalam apakah prediksi tersebut merupakan peringatan tulus yang didasarkan pada data objektif atau justru bagian dari agenda politik tertentu.
“Apakah ini benar-benar prediksi objektif atau hanya ilusi politik untuk membangun persepsi publik?” katanya mempertanyakan validitas informasi yang beredar luas tersebut.
Sementara itu, ia juga menyinggung pandangan ekonom Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut perekonomian nasional masih berada pada jalur positif dengan mengusung konsep Trilogi Pembangunan yang pernah diperkenalkan oleh ekonom senior Soemitro Djojohadikusumo.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas ekonomi justru semakin menguat, salah satunya melalui program MBG dan penguatan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pemberdayaan rakyat.
Prihandoyo pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa, terutama di tengah situasi global yang sedang tidak stabil.
“Hari ini yang terpenting adalah menempatkan diri secara jelas. Penyelamatan bangsa dan negara harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya mengakhiri pernyataan. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
