Repelita [Jakarta] - Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi mendesak pemerintah untuk segera menonaktifkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budi Utama.
Langkah tegas ini dituntut menyusul penyebutan nama Djaka dalam surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus suap importasi perusahaan Blueray Cargo.
ADVERTISEMENT
Menurut Muslim, keterlibatan seorang pejabat tertinggi dalam kasus hukum bukanlah perkara administrasi biasa, melainkan masalah integritas yang sangat mendesak.
Ia menekankan agar penegakan hukum dijalankan secara adil tanpa ada tebang pilih, mengingat praktik suap tersebut berdampak buruk bagi keuangan negara.
“Kalau benar dalam persidangan terungkap ada penerimaan uang hingga puluhan miliar rupiah dan nama Dirjen disebut berkali-kali dalam dakwaan jaksa KPK, maka Presiden dan Menteri Keuangan harus segera mengambil langkah tegas. Copot sementara dan proses hukum harus berjalan transparan,” ujar Muslim Arbi dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Pencopotan pejabat yang terseret perkara korupsi dipandang sebagai urgensi untuk menjaga kredibilitas instansi yang mengelola lalu lintas perdagangan internasional tersebut.
Kasus ini sendiri berpusat pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta yang mengungkap skema suap mencapai Rp61,3 miliar serta berbagai fasilitas mewah lainnya.
Dalam dakwaan, nama Djaka Budi Utama disebut sempat terlibat pertemuan dengan pihak pengusaha di Hotel Borobudur pada Juli 2025 lalu.
Komunikasi tersebut diduga menjadi pintu masuk bagi pihak swasta untuk mempermudah jalur masuk barang hingga mengurangi beban pemeriksaan kepabeanan.
Muslim menuntut agar aparat tidak berhenti pada terdakwa level bawah dan berani membongkar peran aktor di balik layar yang namanya muncul dalam dakwaan.
Ia menegaskan pentingnya menjunjung asas persamaan di depan hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi tetap terjaga.
Pemerintah diingatkan agar tidak menunggu gelombang desakan publik membesar sebelum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Bea Cukai.
“Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap negara. Kalau institusi strategis seperti Bea Cukai terus diterpa dugaan mafia impor dan suap, maka wibawa pemerintah ikut dipertaruhkan,” ujarnya.
Masyarakat menanti transparansi penuh dari KPK terkait pengungkapan seluruh fakta persidangan agar tidak ada spekulasi mengenai penghentian perkara.
“Publik ingin melihat apakah pemberantasan korupsi benar-benar menyentuh aktor utama atau hanya berhenti di level bawah,” tegas Muslim Arbi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
