Repelita Jakarta - Potongan rekaman video resmi saluran TV Parlemen yang memperlihatkan perilaku salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saat rapat dengar pendapat mendadak viral di berbagai platform media sosial serta menuai kritik tajam dari lapisan masyarakat.
Aksi tidak simpatik tersebut terjadi ketika Komisi 12 DPR RI yang membidangi sektor energi, sumber daya mineral, lingkungan, dan investasi tengah menggelar pertemuan kedewanan formal bersama jajaran direksi salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu Indonesia Mind.
ADVERTISEMENT
Kanal YouTube AK CHANNEL mengonfirmasi pada hari Minggu, 20 September 2026, bahwa legislator yang menjadi sorotan publik akibat dinilai menunjukkan tindakan nir etika dan kurang menghargai forum resmi kenegaraan tersebut adalah Moreno Suprapto.
Menurut pembicara dalam video di kanal YouTube AK CHANNEL, politisi dari Partai Gerindra itu kedapatan tengah asyik melakukan panggilan video call di telepon genggamnya di saat rekan parlemen yang lain sedang mendalami materi rapat serta mendengarkan paparan strategis hilirisasi.
Mantan pembalap nasional yang telah menduduki kursi legislatif sejak pemilu periode 2014 tersebut bahkan tertangkap kamera bersikap sangat ekspresif hingga menjulurkan lidahnya ke arah layar ponsel pintar miliknya di tengah berjalannya diskusi.
Pembicara dari akun YouTube AK CHANNEL, Ahmad Khozinudin, menilai tindakan spontan itu sangat tidak patut diperlihatkan oleh seorang pejabat publik dalam ruang sidang kehormatan karena yang bersangkutan tidak mampu memisahkan antara kepentingan privat dan tugas publiknya sebagai wakil rakyat.
Meskipun belakangan telah beredar sebuah video klarifikasi bersama sang istri yang menjelaskan bahwa aksi menjulurkan lidah tersebut merupakan refleks hiburan untuk sang putri yang baru keluar dari rumah sakit, argumen tersebut dianggap tidak menggugurkan esensi pelanggaran tata krama sidang.
Ulasan tajam dalam tayangan digital tersebut juga mengaitkan sorotan etika ini dengan perilaku kepemimpinan nasional lainnya, seraya menyayangkan adanya ujaran kurang pantas bernada premanisme yang belakangan kerap dilontarkan oleh kepala pemerintahan saat merespons kritik dari para pakar.
Masyarakat melalui berbagai ruang diskusi daring terus mendesak agar Mahkamah Kehormatan Dewan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran perilaku demi menjaga marwah institusi legislatif dan mengembalikan fungsi pengawasan eksekutif yang optimal. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
