Repelita [Abu Dhabi] - Pemerintah Uni Emirat Arab secara resmi mengonfirmasi kehadiran gugus tempur udara asal Mesir yang ditempatkan di wilayah kedaulatan mereka untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.
Langkah strategis ini melibatkan pengerahan pesawat tempur jenis Rafale F3R milik Angkatan Udara Mesir guna memperkuat sistem pertahanan udara Emirat dari ancaman pesawat nirawak serta serangan rudal.
ADVERTISEMENT
Momentum pengungkapan kerja sama militer yang signifikan ini bertepatan dengan kunjungan kenegaraan mendadak yang dilakukan oleh Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi ke ibu kota Abu Dhabi.
Hubungan kedua negara kini menunjukkan sinyal solidaritas yang sangat kuat meskipun secara historis Kairo dan Abu Dhabi sempat berada pada posisi yang berseberangan dalam beberapa konflik regional.
Dalam agenda tersebut, Presiden Al-Sisi bersama Presiden Mohamed bin Zayed meninjau langsung kesiapan operasional detasemen jet tempur serta memberikan apresiasi kepada para pilot yang bertugas.
Presiden Mesir menegaskan komitmen penuh negaranya dalam menjaga stabilitas kawasan dengan menyatakan bahwa “Apa pun yang memengaruhi Uni Emirat Arab, memengaruhi Mesir.”
Kairo secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk agresi yang mengancam kedaulatan Emirat serta memposisikan diri sebagai mitra pertahanan utama di wilayah Teluk saat ini.
Di sisi lain, pihak Teheran melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmaeil Baghaei, memberikan tanggapan diplomatik mengenai isu keterlibatan militer Mesir dalam menjatuhkan drone mereka.
Esmaeil Baghaei menekankan prinsip kedaulatan dalam hubungan bilateral dengan menyatakan bahwa hubungan Iran dengan Mesir didasarkan pada “saling menghormati”.
Namun, Iran tetap menyampaikan peringatan terhadap setiap aksi campur tangan asing yang dinilai dapat memperburuk kondisi keamanan serta stabilitas kolektif di wilayah tersebut.
Baghaei mengungkapkan keberatan negaranya dengan menyebutkan bahwa “Setiap tindakan intervensi yang dapat merusak stabilitas kawasan ditolak, terlepas dari badan, pihak, atau negara yang ikut campur,” tegasnya.
Otoritas Iran menyatakan kesiapannya untuk menempuh jalur perundingan namun tidak akan ragu untuk mengambil langkah militer jika dipaksa oleh situasi keamanan nasional yang mendesak.
Juru bicara tersebut menambahkan penegasan mengenai posisi negaranya dengan berkata bahwa “Kapan pun kita dipaksa untuk berperang, kita akan berperang, dan kapan pun ada ruang untuk diplomasi, kita akan memanfaatkan kesempatan itu.”
Baghaei juga mengkritik keras sikap Amerika Serikat yang dianggap terus memaksakan tuntutan tidak masuk akal setelah penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh pihak Teheran.
Menurutnya, stabilitas regional terganggu akibat kegagalan negosiasi serta pemblokiran aset nasional secara tidak adil yang dilakukan melalui tekanan diplomatik dan ekonomi global oleh Washington.
Pihak Iran menegaskan bahwa tawaran untuk membuka kembali jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz serta jaminan keamanan merupakan langkah yang dianggap sebagai tawaran yang murah hati dan bertanggung jawab.
Kebijakan luar negeri Iran ke depan akan terus didasarkan pada kepentingan rakyatnya sembari menjaga kewaspadaan tinggi terhadap dinamika aliansi militer baru yang terbentuk di Timur Tengah..(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
