Berita, Nasional

Menko Yusril Ihza Mahendra Ungkap Bukti Percakapan Ponsel Terkait Rencana Pemufakatan Jahat Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

Repelita.net

21 November 2026 23:41 WIB • 75 view

Menko Yusril Ihza Mahendra Ungkap Bukti Percakapan Ponsel Terkait Rencana Pemufakatan Jahat Penyadapan Presiden Prabowo Subianto
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membeberkan perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto melalui tayangan video YouTube yang diunggah pada Sabtu (21/11/2026).

Dalam video bertajuk Menko Yusril Bongkar Isi Chat di Ponsel Listyo Cs soal Penyadapan: Rencana Pemufakatan Terlihat tersebut, Yusril mengungkapkan bahwa meskipun sempat terjadi upaya penghapusan bukti digital di perangkat komputer, aparat penegak hukum berhasil mengamankan sebagian besar data percakapan dari telepon seluler milik pihak-pihak terkait.

ADVERTISEMENT

Ia menjelaskan bahwa tindakan penyadapan terhadap kepala negara memiliki motif serius yang menurut pandangan para ahli pidana maupun hukum tata negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar karena berpotensi melumpuhkan jalannya pemerintahan.

"Sebagian dihapus dari komputer, tapi dari ponsel sudah didapat dan sudah disedot pembicaraan di dalamnya, sekarang dalam proses pendalaman, jadi rencana pemufakatan jahatnya sih mungkin sudah kelihatan," ujar Yusril memaparkan temuannya pada Rabu (18/11/2026).

Yusril menambahkan bahwa penyidik saat ini tengah mendalami sejauh mana tahap persiapan maupun permulaan pelaksanaan rencana tersebut sudah berjalan sebelum menentukan kemungkinan penambahan pasal pidana atau penetapan tersangka baru.

Selain mendalami jeratan Pasal 191, Pasal 193, dan Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait makar, kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga memproses pelanggaran kode etik terhadap mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan para jenderal yang terlibat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada Selasa (17/11/2026) memastikan tidak akan ada perlakuan istimewa dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pekan depan terhadap Listyo Sigit, menyusul putusan pemberhentian tidak dengan hormat yang telah dijatuhkan kepada terduga pelanggar berinisial EHS.

Menutup rangkaian informasi dalam tayangan YouTube tersebut, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam turut mengapresiasi kredibilitas dan transparansi jalannya mekanisme sidang etik Polri yang berlangsung sesuai aturan yang berlaku.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung