Berita, Nasional

Mantan Kabareskrim Ito Sumardi Usulkan Kenaikan Pangkat Sementara bagi Majelis Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo

Repelita.net

18 November 2026 20:06 WIB • 240 view

Mantan Kabareskrim Ito Sumardi Usulkan Kenaikan Pangkat Sementara bagi Majelis Sidang Etik Listyo Sigit Prabowo
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Tata cara pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menuai tanda tanya setelah dua perwira tinggi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Kendala utama muncul lantaran Listyo masih tercatat sebagai personel aktif Korps Bhayangkara dengan menyandang pangkat jenderal bintang empat.

Di sisi lain, regulasi internal kepolisian mewajibkan pimpinan beserta jajaran anggota majelis sidang etik memiliki jenjang kepangkatan yang setara atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.

Ketentuan tersebut termaktub secara jelas dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 sehingga memicu pertanyaan mengenai figur yang berwenang memimpin persidangan mantan orang nomor satu di Polri itu.

Menanggapi persoalan administratif ini, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol (Purn) Ito Sumardi menilai kebuntuan tersebut dapat diatasi melalui diskresi kebijakan internal pimpinan kepolisian.

Saat menjadi narasumber dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi, Ito memaparkan bahwa Pasal 38 Perpol Nomor 7 Tahun 2022 memang memberikan kewenangan pembentukan Komisi Kode Etik kepada Kapolri dengan tetap memperhatikan syarat kesetaraan pangkat.

Menurut pandangan Ito, Kapolri dapat menerbitkan keputusan khusus dengan cara menaikkan pangkat anggota majelis etik secara sementara agar sejajar dengan pangkat terduga pelanggar.

“Kesetaraan itu bisa saja dilakukan melalui kebijaksanaan administratif yang dilakukan oleh Bapak Kapolri, yaitu dengan menaikkan sementara pangkat setara dengan terduga pelanggar yang memiliki pangkat bintang empat,” kata Ito.

Setelah seluruh rangkaian persidangan kode etik rampung dilaksanakan, jenjang kepangkatan para anggota majelis tersebut dapat dikembalikan ke posisi semula.

Ia menilai opsi tersebut sangat realistis diterapkan karena regulasi kepangkatan internal berada sepenuhnya di bawah kewenangan institusi kepolisian.

Selain opsi kenaikan pangkat sementara, Ito juga membuka kemungkinan dilakukannya revisi terhadap Perpol Nomor 7 Tahun 2022 guna mengakomodasi proses hukum terhadap perwira tinggi bintang empat.

Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini memang belum secara spesifik mengantisipasi skenario ketika pejabat dengan pangkat puncak di kepolisian tersandung pelanggaran kode etik.

Pangkat Bukan Alasan Mendapat Perlakuan Khusus

Ito menegaskan bahwa penanganan pelanggaran etik yang menyeret Listyo Sigit wajib berpijak pada asas persamaan kedudukan di hadapan hukum atau equality before the law.

Ia mengingatkan bahwa seluruh anggota kepolisian tanpa memandang tinggi rendahnya pangkat dapat dijatuhi sanksi etik apabila terbukti melakukan perbuatan tercela.

“Bisa, sangat bisa. Semua anggota Polri, aturan ini berlaku secara umum. Equality before the law juga berlaku di lingkungan kepolisian, apa pun pangkatnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memandang bahwa penyelesaian sidang kode etik harus dituntaskan terlebih dahulu sebelum perkara pidananya dilimpahkan ke peradilan umum layaknya warga sipil biasa.

Menurut Ito, status keanggotaan aktif serta pangkat yang masih melekat pada diri seorang polisi harus diselesaikan melalui mekanisme internal karena pencopotan jabatan tidak otomatis menghapus status dinasnya.

Langkah prosedural tersebut dinilai krusial agar proses hukum pada tahapan berikutnya berjalan sah tanpa cacat administrasi.

Polri Perlu Menyiapkan Aturan Khusus

Ito mengakui bahwa kasus hukum yang menjerat mantan Kapolri merupakan peristiwa perdana yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah institusi kepolisian.

Oleh sebab itu, ia meyakini skandal besar ini akan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap perangkat aturan internal Polri di masa mendatang.

Ia menyarankan agar ketentuan mengenai komposisi majelis sidang etik dirumuskan lebih rinci, khususnya ketika terduga pelanggar menyandang pangkat tertinggi di tubuh Polri.

Pembaruan regulasi tersebut menurutnya harus mencakup tata cara penunjukan ketua, sekretaris, serta anggota majelis berikut standar kepangkatan yang dipersyaratkan.

Ito kembali menekankan bahwa tidak boleh ada keistimewaan sedikit pun dalam proses penegakan disiplin terhadap pejabat tinggi kepolisian.

“Menegakkan disiplin maupun kode etik yang berlaku di kepolisian itu sudah diatur. Tinggal mekanisme pelaksanaannya yang perlu disesuaikan karena kebetulan melibatkan seorang mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan baru pertama kali terjadi,” katanya.

Sementara itu, hingga wawancara tersebut ditayangkan, Mabes Polri belum merilis jadwal resmi pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit yang sebelumnya direncanakan berlangsung pekan depan.

Sebelumnya, majelis etik telah lebih dahulu menjatuhkan vonis PTDH terhadap dua perwira tinggi yang terseret kasus penyadapan serupa, yakni Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Pada akhirnya, Ito menegaskan bahwa pangkat dan riwayat jabatan tidak boleh menjadi tameng penghalang penegakan etik, namun mekanisme sidangnya harus tetap berpijak pada payung hukum yang kokoh (*).

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung