Repelita [Jakarta] - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terkait adanya indikasi keterlibatan elit politik serta pejabat legislatif dalam kepemilikan satuan pelayanan penyediaan gizi.
Ia mengungkapkan temuan mengejutkan mengenai adanya oknum pejabat setingkat eselon II yang diduga menguasai lebih dari 100 dapur program Makan Bergizi Gratis.
ADVERTISEMENT
Data rencananya akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung serta Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S Deyang, sebagai pelengkap bukti penyidikan yang sedang berjalan.
"Dengan harapan apa? Oknum ini dipecat. Karena harusnya dia tidak konflik kepentingan, tidak boleh punya dapur umum, tapi nyatanya malah punya dapur umum. Dan jumlahnya ternyata tidak kira-kira, ini di atas 100 dapur umum," ujar Boyamin, Jumat (12/6/2026).
Sebelumnya, ia telah menyerahkan laporan mengenai keterlibatan pejabat eselon I yang diduga memiliki 20 titik lokasi dapur program tersebut kepada penyidik.
Laporan awal itu mencakup detail nama serta koordinat lokasi dapur yang kini tengah di dalamnya oleh aparat penegak hukum untuk memetakan penyimpangan lebih jauh.
“Saya hanya menambahi data, laporan awal ditemukan oleh penyidik Kejagung,” ujar Boyamin menegaskan persetujuan dalam pengawalan kasus ini.
Ia menekankan bahwa seharusnya para pejabat tersebut menjalankan fungsi pengawasan, bukan justru terlibat dalam praktik yang menimbulkan konflik kepentingan dalam proyek strategis ini.
Penyimpangan dalam program tersebut diduga telah berlangsung sejak tahap awal karena berkaitan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional serta adanya kondisi dalam proses pengadaan.
Terdapat dua klaster utama pejabat yang disinggung olehnya, yakni dari tingkat eselon I hingga eselon II, yang ditengarai meraup keuntungan dari posisi mereka. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
