Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk tidak ragu membuka seluruh persoalan hukum dan dugaan pelanggaran di masa lalu melalui perbincangan di kanal YouTube Refly Harun Channel pada Sabtu (21/11/2026).
ADVERTISEMENT
Dalam diskusi bertajuk Mahfud MD ke Prabowo: Waktu yang Tepat, Buka Semuanya!! JKW Bakal Balas Bongkar! Gak Usah Takut! tersebut, ia menilai momentum politik saat ini sangat tepat untuk menegakkan keadilan secara transparan tanpa terbebani rasa takut.
Mahfud mengaku bersyukur atas perkembangan penegakan hukum belakangan ini yang dinilainya mulai mengurai persoalan pelanggaran konstitusi, termasuk berujungnya polemik pencalonan pada pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden.
Menurutnya, jalur pengunduran diri jauh lebih efektif menyelamatkan stabilitas negara ketimbang proses pemakzulan melalui parlemen yang diperkirakan memakan waktu hingga tujuh bulan dan berpotensi memicu manuver politik baru.
Terkait berbagai laporan dugaan korupsi maupun penyalahgunaan wewenang yang menyeret nama Joko Widodo beserta keluarganya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ia menegaskan Presiden Prabowo perlu memberi sinyal tegas agar aparat penegak hukum bekerja tanpa rasa takut.
"sekarang nih saatnya waktu yang tepat untuk mengatakan buka semuanya tetapi masalahnya misalnya kalau suruh buka semuanya loh nanti saya buka juga tapi saya kira gak perlu takut pada hal-hal begitu," ujar Mahfud menanggapi isu saling sandera antar-elite politik.
Ia menambahkan bahwa ketakutan akan saling bongkar kartu truf tidak semestinya menghalangi proses hukum, terlebih hambatan struktural di lembaga penegak hukum dinilai sudah berkurang pascapencopotan mantan pimpinan Polri Listyo Sigit Prabowo.
Mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal yang mengarah pada tindak pidana makar, Mahfud mendesak penyidik untuk tidak berhenti pada pelaku lapangan semata melainkan menelusuri hingga ke pengguna akhir maupun aktor intelektual di baliknya.
Sementara itu, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Joko Widodo yang menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa, ia menyarankan majelis hakim memerintahkan audit forensik ulang secara objektif di depan persidangan demi membuktikan kebenaran materiil dokumen tersebut.
Menyinggung bursa calon wakil presiden pengganti yang akan dipilih melalui sidang MPR pada 9 Desember mendatang, Mahfud menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada kenyamanan Presiden Prabowo meski secara pribadi lebih menyarankan figur teknokrat senior nonpartai yang tidak memiliki ambisi politik pada Pemilu 2029.
"semua kegaduhan akan berakhir manakala penyelesaian masalah-masalah yang sudah menggumpal-gumpal ini diselesaikan secara hukum karena hanya hukum yang bisa membuat kita bersatu dan menerima apapun yang telah diputuskan oleh lembaga penegak hukum asal itu dilaksanakan secara transparan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," pungkas Mahfud MD.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok