Repelita Bandung - Analisis kritis mengenai arah kebijakan pemerintahan baru disampaikan oleh pengamat sosial politik yang menilai adanya hambatan besar jika sisa persoalan masa lalu tidak dituntaskan.
Pemerhati Politik dan Kebangsaan, M Rizal Fadillah, menyoroti kompleksitas permasalahan tata kelola negara saat ini yang menurut pandangannya berakar dari warisan kebijakan kepemimpinan dekade sebelumnya.
ADVERTISEMENT
Dirinya berargumen bahwa peta jalan program strategis yang diusung oleh eksekutif saat ini berpotensi menghadapi kegagalan struktural apabila tidak diawali dengan langkah penegakan hukum yang tegas terhadap mantan penguasa.
Menurut analisisnya, penyelesaian berbagai dugaan pelanggaran di masa lampau mulai dari sektor hukum, hak asasi manusia, hingga indikasi penyelewengan aset negara menjadi kunci utama pemulihan kepercayaan publik.
Langkah hukum yang transparan dinilai akan memberikan dampak strategis termasuk potensi pengembalian aset milik negara yang didapat melalui jalur tidak sah selama masa jabatan tersebut berlangsung.
Selain itu, ia memproyeksikan beberapa program andalan seperti makan bergizi gratis hingga restrukturisasi badan usaha milik negara raksasa akan sulit berjalan optimal di tengah bayang-bayang budaya koruptif.
Kebijakan luar negeri serta pengelolaan infrastruktur strategis juga tidak luput dari kritik karena dinilai cenderung akomodatif terhadap kepentingan kekuatan geopolitik global tertentu yang dapat merugikan kedaulatan.
Agenda peningkatan kapasitas mental aparatur negara melalui kegiatan pelatihan luar ruangan pun dianggap kurang menyentuh substansi perubahan kultur kerja birokrasi yang sesungguhnya di lapangan.
Ia juga memperingatkan adanya potensi kerawanan politik domestik akibat bertahannya figur-figur lingkaran dalam lama yang dapat menjadi beban taktis bagi jalannya roda pemerintahan ke depan.
Pembenahan tata kelola pemerintahan yang bersih menurutnya tidak bisa dicapai hanya lewat retorika keberpihakan, melainkan menuntut keberanian politik untuk melakukan pembersihan secara menyeluruh.
Pada bagian akhir analisisnya, ia mengutip pandangan religius normatif mengenai pentingnya keabsahan proses perolehan kekuasaan demi menjamin kelancaran serta keberkahan dalam menjalankan amanah publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
