Repelita Yogyakarta - Langkah hukum Universitas Gadjah Mada yang memilih mengajukan gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pasca kekalahan sengketa informasi publik kini menuai sorotan tajam.
Upaya tersebut dinilai oleh kelompok masyarakat sipil sebagai strategi mengulur waktu untuk menghindari kewajiban memperlihatkan dokumen otentik kelulusan sarjana mantan kepala negara ketujuh.
ADVERTISEMENT
Padahal Komisi Informasi Publik sebelumnya telah mengeluarkan amar keputusan inkrah yang mengabulkan sebagian besar tuntutan keterbukaan berkas akademik yang diajukan oleh pemohon.
Perwakilan Gerakan Bongkar Ijazah Jokowi Lukas Luwarso mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap resistensi kelembagaan yang dipertontonkan oleh pihak rektorat kampus di ruang hukum.
Dalam sesi wawancara mendalam pada program bincang-bincang Madilog Forum Keadilan TV dirinya mengkritik dalih perlindungan data pribadi yang kerap dipakai sebagai tameng oleh tim hukum universitas.
Narasumber menganggap argumen penolakan berkas tersebut sebagai hal yang mengada-ada dan merendahkan akal sehat dengan memaparkan “UGM ini dengan penolakan dan salah satu itemnya menganggap inkonsisten itu menghina sebenarnya menghina Komisi Informasi Publik”.
Menurutnya tuntutan keterbukaan ini bukan menyasar pada ranah privat melainkan demi menjawab keraguan publik yang meluas terhadap pemenuhan syarat administratif seorang pejabat tinggi negara.
Pihak pemohon sejatinya mendesak universitas untuk membuka lembaran Kartu Hasil Studi beserta dokumen pendukung masa perkuliahan lainnya agar polemik hukum ini tidak bergeser menjadi sekadar panggung kriminalisasi ujaran.
Lukas Luwarso menganalogikan ketertutupan birokrasi perguruan tinggi tersebut dengan dunia kesalahan hukum pidana melalui pernyataan keras berbunyi “UGM itu sedang menyembunyikan ee ada ada analogi memiliki ee apa istilahnya skeleton in the closet apa tengkorak di dalam lemari tengkorak yang disembunyikan di lemari”.
Kelompok sipil ini mensinyalir adanya persekongkolan struktural yang melibatkan sisa-sisa lingkar kekuasaan lama mantan menteri sekretaris negara dalam penataan formasi pimpinan rektorat sekarang.
Jika sikap menutup diri terhadap asas transparansi keilmuan ini terus dipertahankan maka reputasi moral dunia pendidikan nasional dinilai sedang mempertontonkan masa berkabung yang kelam di hadapan masyarakat luas.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
