Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana panas atau fee proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang diduga mengalir hingga ke mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi .
Lembaga antirasuah tersebut memeriksa Robby Kurniawan, mantan Staf Ahli Menteri Perhubungan era Budi Karya Sumadi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/5/2026), setelah sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan penyidik .
ADVERTISEMENT
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan Robby berfokus pada dugaan praktik rekayasa atau pengkondisian pihak swasta sebagai pemenang tender proyek-proyek di DJKA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia .
"Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengkondisian ataupun plotting para penyedia barang dan jasa atau vendor-vendor yang kemudian nanti mengerjakan proyek di DJKA," ujar Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta, Selasa .
Penyidik juga menelusuri dugaan penerimaan fee proyek yang diterima oleh tersangka Sudewo (SDW), Bupati Pati nonaktif yang juga mantan anggota Komisi V DPR, serta pihak lain termasuk Robby Kurniawan .
"Penyidik juga mendalami terkait dugaan penerimaan fee proyek untuk tersangka saudara SDW dan juga saudara saksi," kata Budi menegaskan .
Saat dikonfirmasi mengenai spekulasi bahwa penerimaan uang oleh Robby Kurniawan merupakan kepanjangan tangan untuk diteruskan kepada eks Menhub Budi Karya Sumadi, Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut .
"Kita masih akan dalami terkait itu. Jadi penyidik mendapatkan informasi adanya dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Saudara RB yang hari ini dipanggil sebagai saksi. Kemudian kita konfirmasi informasi tersebut, keterangannya seperti apa," tutur Budi .
KPK juga akan menelusuri lebih jauh apakah pengkondisian proyek ini dieksekusi atas perintah langsung dari pimpinan tertinggi Kementerian Perhubungan pada masa itu, mengingat luasnya cakupan proyek DJKA yang membentang dari Sulawesi, Jawa, hingga Sumatra .
Sebelumnya, Budi Karya Sumadi sendiri telah diperiksa KPK pada 9 Maret 2026 di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah di Semarang, setelah mangkir tiga kali dari jadwal pemeriksaan di Jakarta .
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali keterangan Budi Karya mengenai proses dan mekanisme pengadaan proyek jalur kereta api, termasuk penentuan lokasi pekerjaan saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan .
Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA ini terkuak dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub .
Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 tersangka serta menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi tersebut .
Penyidik KPK terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap secara utuh praktik korupsi yang diduga melibatkan pejabat di berbagai tingkatan, termasuk kemungkinan aliran dana ke mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi .
Editor: 91224 R-ID Elok
