Repelita [Jakarta] - Desakan kuat datang dari gabungan kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Danantara Monitor terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara agar bersikap terbuka mengenai pemanfaatan modal serta kepemilikan aset negara.
Keterbukaan informasi ini dinilai sangat krusial agar publik mempunyai ruang dalam mengontrol perputaran dana raksasa senilai Rp 300 triliun sekaligus memastikan alokasinya benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.
ADVERTISEMENT
Langkah ini juga menjadi benteng pertahanan utama untuk mencegah terjadinya risiko beban ganda pada instrumen keuangan negara akibat pengelolaan yang tidak akuntabel.
Menyoroti hal itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai bahwa sistem manajerial dan tingkat keterbukaan institusi baru ini masih tertinggal jauh jika disandingkan dengan kiprah Indonesia Investment Authority.
Dirinya memaparkan fakta lapangan bahwa lembaga investasi baru tersebut belum meregistrasikan diri pada International Forum of Sovereign Wealth Funds serta belum menerapkan panduan Santiago Principles sebagai tolok ukur keterbukaan di level internasional.
“Danantara belum melakukan transparansi keuangan, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai standar akuntabilitas yang diterapkan,” ujar Bhima, Kamis (11/6).
Lebih lanjut, Bhima mengingatkan ancaman serius berupa guncangan anggaran ganda apabila pembenahan sistem tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Skema yang berjalan saat ini berpotensi tumpang tindih karena setoran keuntungan perusahaan plat merah yang mestinya mengalir ke APBN justru dialihkan ke institusi tersebut, padahal badan baru ini tetap berhak menyerap suntikan modal dari anggaran negara.
“Sehingga eksposur keuangan negara terhadap kinerja Danantara semakin besar dari dua arah sekaligus,” ucapnya.
Pada kesempatan berbeda, Juru Kampanye Program TrendAsia, Novita Indri, menyampaikan harapan besar agar lembaga pengelola dana abadi ini memprioritaskan pendanaan pada sektor-sektor pembangunan berkelanjutan di tanah air.
Kekhawatiran muncul lantaran data riil menunjukkan sebagian besar modal yang dikucurkan atas instruksi penguasa masih mengalir deras ke sektor bisnis ekstraktif yang menggunakan energi berbasis fosil.
“Dari daftar proyek tersebut, Danantara justru tidak diprioritaskan untuk mendanai proyek bersih. Sementara Indonesia akhir-akhir ini mengalami bencana iklim, yang ada di depan mata yakni El Niño Godzilla. Padahal banyak SWF global saat ini justru melakukan diversifikasi investasi ke energi bersih, energi terbarukan,” ujar Novita.
Perspektif lain disampaikan Kepala Divisi Advokasi Indonesia Corruption Watch, Egi Primayogha, yang melihat celah rawan praktik rasuah akibat minimnya akses informasi publik dalam memantau pergerakan kekayaan negara senilai Rp 300 triliun tersebut.
Kondisi ini diperparah oleh adanya potensi kekebalan hukum yang melekat pada institusi ini karena mendapatkan payung hukum kuat melalui regulasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.
Bukan sekadar masalah keterbukaan data, institusi ini dikhawatirkan bertransformasi menjadi alat pemusatan kepentingan kelompok pengusaha kakap dan aktor politik yang bergerak di industri kerukan alam.
“Hingga saat ini, publik belum memiliki akses yang jelas terhadap laporan keuangan maupun informasi rinci mengenai penggunaan dana yang dikelola lembaga ini,” ujar Egi.
Fenomena tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan jargon penghematan kas negara yang gencar dipromosikan oleh jajaran penguasa saat ini.
Ironisnya, di saat yang sama sistem pemerintahan justru memberikan porsi kendali yang luar biasa besar kepada sebuah badan baru yang memiliki parameter pertanggungjawaban sangat kabur.
“Ketika Danantara kini membawahi berbagai BUMN strategis, kekhawatiran wajar muncul bahwa berbagai persoalan tata kelola dan dugaan korupsi di lingkungan BUMN tidak akan mendapat pengawasan yang proporsional, padahal selama satu dekade terakhir sektor BUMN telah diwarnai ratusan kasus korupsi,” jelas Egi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
