Repelita Bali - Kabar miring mengenai adanya penolakan massal dari mayoritas Badan Pengurus Daerah terhadap penunjukan Provinsi Lampung sebagai lokasi pelaksanaan Musyawarah Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia langsung mendapatkan bantahan keras.
Pernyataan sanggahan tersebut dilontarkan secara terbuka oleh Ketua Umum Badan Pengurus Daerah HIPMI Jawa Timur, Ahmad Salim Assegaf, yang meluruskan bahwa mandat penentuan tempat perhelatan akbar tersebut sejatinya telah diserahkan sepenuhnya kepada nakhoda tertinggi organisasi.
ADVERTISEMENT
Ia menegaskan kekuasaan penuh untuk memilih lokasi Munas merupakan produk hukum legal yang lahir dari kesepakatan bersama para fungsionaris dalam forum Sidang Dewan Pleno HIPMI tahun 2026.
“Itu tidak benar dan menyesatkan,” ujar Ahmad di Bali, Sabtu (23/5).
Menurut penuturan tokoh pengusaha asal Jawa Timur ini, seluruh elemen kepengurusan yang hadir dalam agenda Sidang Dewan Pleno pertengahan Februari lalu di Kota Makassar telah melahirkan konsensus tertulis mengenai wewenang mutlak tersebut.
Langkah strategis yang diambil oleh jajaran panitia pengarah serta panitia pelaksana untuk menetapkan Lampung sebagai arena pertarungan perebutan kursi kepemimpinan baru merupakan kelanjutan sah dari mandat organisasi tersebut.
“Saat itu, kami yang mengikuti SDP sepakat bahwa penentuan lokasi Munas diserahkan kepada Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari. Kemudian OC dan SC menyepakati bahwa Munas akan berlangsung di Lampung,” katanya.
Dirinya juga menepis rumor liar yang mengklaim adanya gerakan koalisi bertajuk lima puluh plus satu Ketua Umum tingkat daerah yang kompak menyuarakan penolakan terhadap kesepakatan Lampung.
Secara objektif ia memberikan kesaksian karena ikut mengawal langsung jalannya Forum Ketua Umum daerah di Pulau Dewata, di mana mayoritas suara justru tetap solid mendukung keputusan pusat.
“Kenyataannya, saat Forum Ketum BPD, mayoritas menyepakati dan menyerahkan kepada Ketum Akbar terkait tuan rumah Munas. Terkait 50 plus 1 itu tidak benar karena saya ada di forum itu,” ujarnya.
Sebelum munculnya klarifikasi ini, eskalasi politik di internal organisasi pencetak pengusaha muda ini sempat memanas menyusul adanya sikap resistensi dari tiga sosok figur calon ketua umum.
Ketegangan tersebut memuncak dalam perhelatan Debat Kandidat Kedua di Bali, di mana kontestan nomor urut satu Reynaldo Bryan, kontestan nomor urut tiga Afifuddin Kalla, serta kontestan nomor urut empat Anthony Leong memilih menghentikan partisipasi.
Aksi keluar dari ruangan sidang atau walk out tersebut diklaim oleh ketiganya sebagai representasi dari aspirasi daerah yang meragukan aspek netralitas serta kepatuhan panitia terhadap anggaran dasar organisasi.
Imbas dari aksi boikot yang dilakukan oleh mayoritas kandidat tersebut menyebabkan jalannya forum adu gagasan menjadi lumpuh dan terpaksa dihentikan sebelum menyentuh agenda akhir penutupan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
