Repelita Teheran - Ketegangan di pucuk kekuasaan Iran kian terbuka setelah Presiden Masoud Pezeshkian dilaporkan bersitegang dengan pimpinan Islamic Revolutionary Guard Corps atau Korps Garda Revolusi Islam terkait kendali perang melawan Amerika Serikat dan Israel.
Sumber internal Iran yang dilaporkan oleh media Iran International menyebut bahwa Pezeshkian menyoroti tekanan berat yang ditimbulkan oleh perang terhadap ekonomi nasional dan stabilitas sosial yang semakin memburuk.
ADVERTISEMENT
Presiden Iran itu secara terbuka mengkritik pendekatan yang diambil oleh IRGC yang dinilai justru memperburuk situasi kawasan dengan meningkatkan ketegangan dan melakukan serangan terhadap negara-negara tetangga.
Pezeshkian mengkritik pendekatan IRGC yang meningkatkan ketegangan di kawasan dan menyerang negara-negara tetangga, demikian disebutkan dalam laporan Iran International yang dikutip pada Minggu, 29 Maret 2026.
Tak berhenti di situ, Pezeshkian juga mendesak agar keputusan strategis terkait perang berada di bawah kendali pemerintah, bukan di tangan militer yang selama ini mendominasi.
Ia menilai dominasi IRGC dalam pengambilan keputusan berisiko memperpanjang konflik dan memperdalam krisis domestik yang sudah berlangsung lama di tengah masyarakat Iran.
Namun tuntutan yang disampaikan oleh presiden tersebut ditolak oleh petinggi IRGC, termasuk Ahmad Vahidi, yang tetap mempertahankan peran dominan korps dalam menentukan arah kebijakan perang.
Sebaliknya, IRGC justru melancarkan kritik balik terhadap presiden dengan menuding Pezeshkian gagal melakukan reformasi struktural sebelum perang pecah, sehingga memperburuk kondisi internal negara.
Di tengah konflik elite yang terjadi di pucuk kekuasaan tersebut, kondisi ekonomi Iran terus merosot dengan harga kebutuhan pokok yang melonjak drastis hingga disebut meningkat 50 persen dibandingkan sebelum perang.
Tekanan ekonomi yang semakin berat ini memperparah beban masyarakat yang sudah lama menghadapi krisis akibat sanksi internasional dan kebijakan ekonomi yang tidak stabil.
Situasi semakin diperburuk dengan gangguan akses internet dan lumpuhnya berbagai layanan publik yang seharusnya menjadi penopang kehidupan masyarakat sehari-hari.
Banyak sektor industri mengalami kekurangan bahan baku untuk menjalankan produksi, sementara sistem administrasi negara juga terganggu akibat ketidakpastian kebijakan di tengah perang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
