Repelita Jakarta - Arah hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan tajam di tengah bergulirnya dinamika kekuasaan menjelang kontestasi pemilihan umum tahun 2029.
ADVERTISEMENT
Dalam perbincangan mendalam di kanal YouTube NBW Media melalui program Obrolan WARAS, pakar hukum sekaligus pegiat antikorupsi Bambang Widjojanto berdiskusi bersama Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda untuk membedah peta politik serta tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Hanta Yuda mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei terbaru yang rampung pada Oktober, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto berada di angka 55,3 persen.
Angka tersebut mengalami penurunan cukup signifikan sekitar dua puluh delapan poin apabila dibandingkan dengan posisi satu tahun sebelumnya pada Oktober 2025 yang sempat bertengger di kisaran tujuh puluh delapan hingga tujuh puluh sembilan persen.
Menurut Hanta Yuda, merosotnya tingkat kepercayaan publik tersebut dipicu oleh lima faktor utama yang saling berkaitan erat dengan kondisi riil di tengah masyarakat.
Faktor pertama dan paling menentukan adalah situasi ekonomi rumah tangga, di mana klaim pertumbuhan makroekonomi belum dirasakan langsung di dapur masyarakat akibat mahalnya harga kebutuhan pokok, tingginya angka pengangguran, serta melemahnya daya beli publik.
Faktor kedua berkaitan dengan persepsi publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dinilai masih menyisakan kesenjangan terkait rasa keadilan serta kesetaraan di hadapan hukum.
Faktor ketiga menyangkut komplikasi implementasi program prioritas pemerintahan, khususnya program Makan Bergizi Gratis yang kini justru menjadi pedang bermata dua.
Meskipun tingkat popularitas program tersebut menembus angka sembilan puluh dua persen lebih, tingkat kepuasan publik kini terbelah dengan 49 persen menyatakan tidak puas dibandingkan 47 persen yang puas akibat munculnya kasus keracunan serta persoalan tata kelola di lapangan.
Faktor keempat adalah buruknya pola komunikasi publik pemerintah yang kerap tumpang tindih antarlembaga sehingga membuat Presiden Prabowo seolah berhadapan langsung dengan kemarahan masyarakat tanpa adanya figur perisai politik seperti sosok Luhut Binsar Pandjaitan pada era pemerintahan sebelumnya.
Sementara itu, faktor kelima yang turut memengaruhi persepsi publik adalah kesan semakin menguatnya keretakan atau pecah kongsi antara kubu Prabowo Subianto dan Joko Widodo.
"Kesan bahwa mereka pecah kongsi itu sulit dipungkiri," ujar Hanta Yuda dalam tayangan kanal YouTube NBW Media tersebut.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar loyalis Jokowi kini mulai mempersepsikan tidak lagi berada dalam satu barisan dengan Prabowo, terutama ketika melihat wacana dua periode yang dahulu kerap disuarakan Jokowi kini tidak lagi mendapat sambutan.
Di sisi lain, Bambang Widjojanto menyoroti adanya jurang pemisah yang lebar antara narasi informasi yang disampaikan pemerintah dengan fakta kenyataan yang dialami rakyat sehari-hari.
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut juga menyinggung pergerakan politik masing-masing kubu, di mana Jokowi tengah sibuk mengonsolidasikan basis konstituennya melalui Partai Solidaritas Indonesia sementara Prabowo gencar melakukan konsolidasi kekuasaan di tubuh eksekutif serta TNI dan Polri.
"Per hari ini kesan bahwa mereka pecah kongsi itu sulit dipungkiri," tegas Hanta Yuda menggarisbawahi bagaimana Prabowo dan keluarga Jokowi kini tampak berjuang sendiri-sendiri menghadapi tekanan politik yang menerpa masing-masing pihak.
Menyoroti masa depan koalisi menuju Pemilihan Presiden 2029, Hanta Yuda memaparkan bahwa dukungan empat partai politik besar saat ini masih bersifat sementara dan sangat bergantung pada tingkat elektabilitas serta kepuasan publik terhadap Prabowo menjelang tahun pemilu.
Ia juga mengingatkan bahwa strategi dominasi kekuasaan di parlemen yang merangkul hampir seluruh partai politik justru menghilangkan fungsi kontrol dan penyeimbang di gedung wakil rakyat.
Kondisi ketiadaan oposisi formal di parlemen tersebut dinilai memicu bangkitnya gerakan masyarakat sipil dan kaum intelektual di luar parlemen yang diibaratkan sebagai api dalam gambut yang sewaktu-waktu bisa membesar.
Sebagai penutup diskusi, Hanta Yuda menyarankan agar Presiden Prabowo segera membenahi tiga aspek krusial pada tahun ketiga pemerintahannya, yakni menstabilkan harga kebutuhan pokok demi menyelamatkan daya beli warga, memperbaiki saluran komunikasi agar presiden memperoleh informasi nyata dari lapangan, serta mengevaluasi jajaran menteri berdasarkan kompetensi teknokratis.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
