Repelita Jakarta - Gelombang kecaman keras dialamatkan publik kepada Kepala Badan Gizi Nasional menyusul pernyataannya yang dinilai sangat nirempati terhadap para korban program makan bergizi gratis.
Pernyataan pejabat tinggi tersebut dianggap menyudutkan masyarakat luas, khususnya para orang tua siswa yang anak-anaknya mengalami insiden keracunan massal di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
Kontroversi ini bermula dari rekaman video yang diunggah melalui akun media sosial @dardardar_30
pada hari Senin, 14 September 2026 yang lalu.
Dalam tayangan tersebut, pimpinan lembaga negara itu mengklaim bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintah di tingkat bawah sebenarnya berjalan lancar tanpa ada kendala berarti.
Ia justru menuding bahwa keributan yang muncul di ruang publik maupun dunia maya digerakkan oleh kelompok tertentu yang bernuansa politis serta ideologis semata.
Saya bukan ngeluh, ini hanya cerita kondisinya aja, MBG secara keseluruhan kalau anda lihat di bawah, orang nggak ada masalah sama MBG, ini yang rame di sosmed, ujarnya dalam rekaman tersebut.
Lebih lanjut, ia menyebut pihak-pihak yang gemar memperkeruh suasana mencakup tenaga pendidik, wali murid, insan media, hingga sejumlah oknum lembaga swadaya masyarakat.
Kenapa rame, satu adalah ideologis, ini masalah urusan politik, nomor satu, yang ngeramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologi politis, tambahnya.
Sontak saja, pandangan kontroversial tersebut memicu kemarahan luas dari masyarakat, salah satunya datang dari Bambang selaku warga Kota Yogyakarta yang keluarganya pernah terdampak.
Sebagai orang tua yang pernah mendapati anaknya menjadi korban keracunan makanan program tersebut, ia menilai sang pejabat seharusnya menunjukkan kepekaan sosial alih-alih melempar tuduhan.
Ini malah menyalahkan orang tua siswa, padahal siswa itu kan korban, seharusnya berempati dengan korban, perspektifnya itu harus berempati kepada korban dong, ungkap Bambang pada Selasa, 15 September 2026.
Ia menambahkan, aksi protes yang disuarakan para orang tua melalui platform digital merupakan bentuk ekspresi murni akibat tertutupnya ruang aspirasi secara langsung kepada instansi berwenang.
Kritik senada turut disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat dan aktivis yang menilai pemerintah seharusnya mengevaluasi tata kelola program alih-alih bersikap seolah menjadi korban cibiran publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
