Repelita Jakarta - Usulan Irawan Ronodipuro sebagai calon Duta Besar RI untuk China dan Mongolia menjadi sorotan setelah proses uji kelayakan 25 calon dubes berlangsung di DPR.
Informasi tersebut diunggah akun Threads terverifikasi @rq_arki pada Rabu, 23 September 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam unggahannya, @rq_arki menyoroti latar belakang Irawan yang disebut tercatat sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Gerindra.
Catatan organisasi Gerindra juga mencantumkan Irawan Ronodipuro sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri.
Akun tersebut mempertanyakan alasan Presiden Prabowo Subianto mengajukan Irawan untuk ditempatkan di Beijing, mengingat posisi yang diusulkan berkaitan dengan hubungan Indonesia-China.
Proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 25 calon dubes berlangsung di Komisi I DPR pada 22-23 September 2026.
Irawan Ronodipuro tercantum sebagai calon Dubes RI untuk Republik Rakyat Tiongkok merangkap Mongolia, berkedudukan di Beijing.
@rq_arki juga menyoroti mekanisme pertimbangan DPR terhadap calon duta besar yang diajukan Presiden.
Dalam unggahannya tertulis, "Dubes memang pilihan Presiden.
Tapi UUD 1945 kasih DPR fungsi untuk memberi pertimbangan sebelum Presiden mengangkatnya.
Jadi ada dua tahap yang seharusnya bekerja.
Prabowo pilih orangnya.
DPR cek apakah pilihan itu layak.
Masalahnya, proses cek 25 calon ini dilakukan tertutup."
Sorotan berikutnya diarahkan kepada pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono yang disampaikan pada 22 September 2026.
Anton mengatakan, "Pasti lolos."
Pernyataan tersebut disampaikan ketika proses fit and proper test masih berlangsung hingga 23 September 2026.
@rq_arki kemudian mempertanyakan sejauh mana proses DPR menguji calon apabila hasilnya sudah disebut sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan selesai.
Dalam unggahannya tertulis, "Kalau hasilnya sudah disebut pasti sebelum seluruh tes selesai, seberapa jauh DPR benar-benar sedang menguji pilihan Presiden?"
Mengenai Irawan, akun tersebut menekankan bahwa dirinya bukan diplomat karier yang sedang melanjutkan penugasan, melainkan memiliki latar belakang sebagai pejabat bidang hubungan luar negeri Partai Gerindra.
Namun, @rq_arki juga menyatakan bahwa latar belakang tersebut tidak otomatis membuat Irawan tidak layak menjadi duta besar.
Menurut unggahan tersebut, justru latar belakang politik Irawan membuat alasan penunjukannya perlu diketahui secara lebih jelas melalui proses uji kelayakan.
Sorotan lain berkaitan dengan posisi China yang dinilai strategis bagi kepentingan ekonomi dan hubungan luar negeri Indonesia.
@rq_arki menyebut China sebagai pasar ekspor nonmigas terbesar Indonesia, sekaligus salah satu sumber utama impor nonmigas.
Unggahan tersebut mencatat ekspor nonmigas Indonesia ke China pada Januari-Oktober 2025 mencapai US$52,45 miliar atau sekitar 23,51 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia.
Karena itu, akun tersebut menilai posisi duta besar di Beijing akan berkaitan dengan berbagai persoalan, mulai perdagangan, investasi, industri, teknologi hingga isu geopolitik.
@rq_arki juga mengangkat pernyataan Irawan pada 2019 ketika Prabowo masih berada di luar pemerintahan.
Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa Foreign Policy pernah mengutip Irawan terkait sikap pemerintahan Joko Widodo terhadap China dalam isu Uighur.
Irawan ketika itu disebut mengatakan kegagalan Jokowi bersuara merupakan bukti bahwa China "holds Jokowi hostage."
@rq_arki kemudian mempertanyakan bagaimana pandangan Irawan terhadap China saat ini dan apakah terdapat perubahan dibandingkan sikapnya pada 2019.
Dalam unggahannya tertulis, "Bagaimana dia melihat China sekarang. Apa yang berubah dari posisi 2019."
Selain itu, akun tersebut mempertanyakan bagaimana Irawan akan membawa kepentingan negara setelah sebelumnya menyampaikan pandangan sebagai tokoh politik.
Sorotan tersebut dikaitkan kembali dengan proses uji kelayakan yang berlangsung tertutup di Komisi I DPR.
Sementara itu, Komisi I DPR menyelesaikan uji kelayakan terhadap 25 calon dubes pada 23 September 2026 dan menyatakan hasilnya akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diteruskan kepada Presiden.
Karena rapat berlangsung tertutup, substansi hasil pembahasan tidak diumumkan kepada publik, sehingga rincian jawaban para calon dan pertimbangan Komisi I belum dapat diketahui secara terbuka.
Perdebatan mengenai Irawan Ronodipuro dengan demikian masih berada pada ranah pertanyaan publik mengenai latar belakang, proses seleksi, serta transparansi pertimbangan atas calon duta besar yang diajukan pemerintah.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
View on Threads
