Repelita Jakarta - Kritik tajam mengalir terhadap tata kelola diplomasi dan kebijakan internasional Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai membingungkan serta kontradiktif.
Sorotan tersebut disampaikan oleh akademisi Hubungan Internasional Universitas Indonesia sekaligus Menteri Luar Negeri Kabinet Bayangan, Shofwan Al Banna, dalam sebuah diskusi hangat.
ADVERTISEMENT
Perbincangan mengenai carut-marutnya arah politik luar negeri ini disiarkan secara daring melalui kanal YouTube NBW Media pada hari Selasa, 15 September 2026.
Dalam tayangan tersebut, Shofwan Al Banna memaparkan bahwa ketidakrapian birokrasi domestik berimbas pada pesan diplomasi yang membingungkan dunia internasional.
"Kita sering dapat konsern nih dari teman-teman komunitas diplomatik diplomatik atau mereka yang mengamati kebijakan luar negeri Indonesia dan negara-negara lain di kawasan Asia atau Asia Tenggara bahwa Indonesia ini kadang mengirimkan pesan yang kontradiktif satu sama lain gitu ya," ujar Shofwan memberikan catatan penting pada 15 September 2026.
Kondisi tersebut menurutnya memicu kebingungan yang masif, baik bagi masyarakat di dalam negeri maupun bagi negara-negara mitra strategis di kawasan global.
Salah satu inkonsistensi yang paling disorot adalah penandatanganan kesepakatan pembangunan bersama dengan pihak Tiongkok di wilayah perairan yang tumpang tindih.
Langkah ini dinilai sangat janggal karena bertolak belakang dengan sikap dasar Indonesia yang selama ini tidak pernah mengakui klaim sepihak sembilan garis putus-putus atas Laut Natuna Utara.
"Indonesia kok sikapnya jadi begini gitu berubah gitu ya ini kan memunculkan banyak problem walaupun setelah itu diklarifikasi oleh Kementerian Luar Negeri," ucap Shofwan pada 15 September 2026.
Meskipun sudah ada penjelasan susulan dari pihak Kemenlu, dokumen kesepakatan yang terlanjur ditandatangani tersebut tetap ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan adanya sengketa wilayah.
Persoalan lain yang tidak kalah sensitif adalah munculnya draf negosiasi mengenai pemberian konsesi ruang udara bagi pergerakan militer Amerika Serikat.
Kerja sama yang dikenal dengan istilah blanket overflight tersebut memungkinkan pesawat asing melintas berulang kali hanya dengan satu kali pemberitahuan awal.
Rencana ini dinilai sangat berisiko memicu pelanggaran serius terhadap konstitusi serta menggadaikan kedaulatan wilayah udara kedaulatan Republik Indonesia.
"Bahwa pemerintah menyampaikan belum ditandatangani masih dalam pembicaraan tapi berarti kan ada pembicaraan sudah ada pembicaraan bahwa ada bahwa sampai ada pembicaraan tentang blanket overflight itu kan artinya risiko bahwa kedaulatan republik ini digadaikan itu kan serius ada," tegas Shofwan pada 15 September 2026.
Selain masalah kedaulatan wilayah, pergeseran prinsip politik bebas aktif juga terlihat dalam dinamika konflik kemanusiaan di wilayah Gaza, Palestina.
Keputusan Indonesia untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BOP) bentukan Donald Trump mengundang gelombang tanda tanya dan kekagetan dari warga Palestina sendiri.
Lembaga internasional tersebut dinilai problematik karena memusatkan kendali pada figur personal Trump dan justru mengikis legalitas tatanan multilateral yang sah.
"Jika Indonesia bergabung dengan institusi yang secara desain institusionalnya itu melemahkan tatanan multilateral yang ada karena bop desainnya sangat apa ya mengkonsentrasikan kekuasaan pada Donald Trump dan dia mengerosi legitimasi tatanan internasional yang ada," tutur Shofwan pada 15 September 2026.
Kritik terhadap komitmen kemanusiaan ini semakin tajam seiring munculnya wacana pengiriman pasukan militer ke Gaza di bawah mandat internasional.
Langkah tersebut dinilai sangat berbahaya karena berpotensi menghadapkan personel TNI secara langsung dengan kelompok perjuangan Hamas.
Padahal, secara diplomatis, pemerintah Indonesia sama sekali tidak pernah menyematkan status atau melabeli kelompok perlawanan Hamas sebagai organisasi teroris.
"Indonesia mengirim pasukan ke Gaza bagian dari International Stabilization Force yang mandatnya adalah demilitarisasi Hamas Loh ini kan menghadap-hadapkan tentara nasional Indonesia dengan Hamas yang menurut Indonesia itu bukan teroris," jelas Shofwan pada 15 September 2026.
Di sisi lain, publik juga digemparkan dengan kabar keterlibatan warga negara Indonesia yang menjadi tentara bayaran di wilayah Rusia.
Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator lemahnya pengawasan serta menurunnya fokus profesionalisme internal di tubuh militer nasional.
Institusi pertahanan disarankan untuk kembali pada fungsi pokoknya dan tidak disibukkan dengan agenda-agenda luar yang bukan merupakan keahlian utama mereka.
"Justru karena kita cinta pada TNI kita minta TNI profesional Gimana TNI bisa kita butuh TNI yang profesional di dunia yang sedang bergolak ini," pungkas Shofwan menutup pemaparannya pada 15 September 2026.
Editor: 91224 R-ID Elok
