Repelita Jakarta - Jajaran otoritas eksekutif didesak untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyikapi penyampaian nota keberatan resmi yang dilayangkan oleh perhimpunan pelaku usaha Tiongkok kepada Kepala Negara.
Dokumen tertulis yang dikirimkan oleh lembaga representasi korporasi asing tersebut memuat daftar hambatan serta persoalan krusial yang tengah dihadapi oleh para penanam modal di dalam negeri.
ADVERTISEMENT
Seorang legislator yang membidangi sektor industri dan perdagangan menegaskan bahwa setiap butir keluhan dari kalangan investor wajib ditelusuri secara menyeluruh guna memitigasi risiko penurunan reputasi ekonomi nasional di kancah global.
"Ya, itu dibuktikan saja dulu. Kalau kemudian memang Kadin China, memang keras sekali surat itu. Dan, saya kira tinggal nanti pemerintah Indonesia meresponsnya dengan cara apa," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Pihak parlemen menggarisbawahi bahwa jajaran kementerian memiliki kelengkapan instrumen penegakan hukum yang sangat memadai untuk mengurai potensi penyimpangan birokrasi, mulai dari indikasi gratifikasi hingga penyalahgunaan wewenang jabatan.
Jika dalam proses investigasi awal ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana yang valid, maka penanganan perkara tersebut sudah sepatutnya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga penegak hukum yang berwenang.
"Kita ada instrumen negara, ada kepolisian, kejaksaan, KPK. Ya, silakan itu ditelusuri," tuturnya.
Legislator tersebut menjamin bahwa proses pembersihan instansi dari praktik koruptif saat ini akan dilakukan secara agresif tanpa memedulikan latar belakang posisi politik maupun keterikatan pelaku di dalam lingkaran birokrasi aktif.
"Kalau benar, ya, saya kira kita bisa melihat kok sekarang, tidak memandang apakah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Bahkan yang sedang dalam eksekutif juga ditindak secara tegas," ucapnya.
Langkah konsisten dalam menegakkan keadilan serta memberantas segala bentuk pungutan liar diyakini bakal menjadi tonggak utama dalam mengembalikan sentimen positif dari publik maupun para pemegang modal eksternal.
"Pemberantasan korupsi ini akan menjadi fondasi yang sangat fundamental dalam membangun kepercayaan publik ke depan," ujarnya.
Pihak dewan menaruh optimisme besar bahwa jajaran kabinet tidak akan mengabaikan penyampaian aspirasi tersebut mengingat sifatnya yang formal dan berdampak langsung terhadap stabilitas iklim usaha di tanah air.
"Saya yakin pasti direspons oleh negara karena ini surat resmi dari Kadin China. Jadi, menurut saya memang harus direspons. Kalau tidak direspons, nanti bisa menurunkan tingkat kepercayaan internasional kepada Indonesia," kata dia.
Sebagaimana diketahui, asosiasi pengusaha asal Negeri Tirai Bambu sebelumnya telah mengirimkan berkas pengaduan langsung kepada tampuk pimpinan nasional mengenai dinamika regulasi domestik yang dinilai memberatkan operasional.
Beberapa poin krusial yang disorot tajam oleh para pelaku bisnis mencakup kebijakan penyesuaian tarif pungutan negara, restriksi pengelolaan devisa hasil perdagangan, pemangkasan alokasi bahan baku mineral, hingga pola penindakan hukum yang dinilai kurang akomodatif.
Kombinasi dari hambatan regulasi tersebut dikhawatirkan dapat melumpuhkan aktivitas produksi berkala, menggerus kepastian hukum dalam berusaha, sekaligus memicu keraguan mendalam atas kelanjutan ekspansi modal mereka di masa mendatang.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
