Repelita [Jakarta] - Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menyoroti ketimpangan drastis antara rasio angka stunting dengan sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 20 Juni 2026, ia membeberkan data yang menunjukkan ketidakadilan alokasi dapur pelayanan gizi.
ADVERTISEMENT
https://www.instagram.com/p/C8e-EXAMPLE/
“Stunting di Papua Pegunungan 40 persen, jumlah SPPG cuma 13,” tulis Jhon Sitorus dalam unggahannya tersebut.
Kondisi serupa ia temukan di wilayah Sulawesi Barat, di mana angka stunting menyentuh 35 persen, namun hanya ditunjang oleh 117 unit SPPG.
“Stunting di Sulawesi Barat 35 persen, jumlah SPPG cuma 117,” ucapnya merinci data yang ia paparkan.
Sebaliknya, Jhon menyoroti penumpukan unit pelayanan di Jawa Barat yang mencapai 6.357 unit, meski angka stunting di wilayah itu jauh lebih rendah.
“Stunting di Jawa Barat 15 persen, jumlah SPPG 6.357,” imbuhnya.
Ia berkesimpulan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini lebih kental dengan aroma kepentingan bisnis ketimbang misi kemanusiaan pengentasan stunting.
“Kukira benaran menghapus stunting, ternyata cuma bisnis politik & OLIGARKI,” pungkas Jhon.
Menanggapi fenomena tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengakui adanya konsentrasi berlebih SPPG di Pulau Jawa.
Pihaknya kini tengah melakukan efisiensi dengan memberlakukan moratorium pembukaan dapur baru guna menata ulang kebutuhan sesuai sasaran.
“Per hari ini, jumlah titik operasional 27877, kita hentikan dulu di situ. Kita tata, apakah dapur ini sudah bisa melayani penerima manfaat yang ada atau sebetulnya kelebihan,” tulis Nanik.
Menurutnya, penataan dilakukan agar alokasi dapur gizi lebih presisi dan tepat guna untuk daerah-daerah yang memang memiliki kebutuhan tinggi.
“Artinya, kita tidak buka yang baru dulu. Kita mau nata. Misalnya Jawa Tengah butuh berapa, Jawa Barat butuh berapa, DKI butuh berapa, Jawa Timur,” sambungnya.
Ia menegaskan bahwa BGN akan menghitung kembali kebutuhan riil sebelum memutuskan untuk kembali membuka operasional di wilayah tertentu.
“Karena data Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Setelah menata, kami hitung, apakah perlu kami buka kembali atau tidak,” paparnya. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
