Repelita [Jakarta] - Sorotan terhadap wacana impor 1.000 ton beras khusus asal Amerika Serikat terus bergulir di ranah publik.
Langkah kebijakan tersebut dinilai perlu disikapi secara kritis oleh Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan.
ADVERTISEMENT
Ia menegaskan agar pemerintah tidak memandang remeh potensi dampak jangka panjang dari masuknya komoditas tersebut.
“Persoalannya bukan hanya besar atau kecil volumenya. Pemerintah harus terbuka mengenai jenis beras yang diimpor, siapa penggunanya, apa dasar kebutuhannya, dan bagaimana mekanisme distribusinya,” kata Johan.
Kejelasan latar belakang serta skema penyaluran dinilai penting agar tidak bertentangan dengan klaim kecukupan stok nasional.
Pihaknya mengingatkan agar dalih pengadaan beras spesifik tidak dimanfaatkan menjadi celah keran impor yang lebih luas.
“Jangan sampai alasan beras khusus kemudian menjadi pintu masuk impor yang lebih besar. Jika produksi dan stok nasional benar-benar mencukupi, pemerintah harus mengutamakan hasil petani Indonesia,” ujarnya.
Ketergantungan terhadap rantai pasok luar negeri juga dipandang berisiko tinggi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu.
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran disinyalir dapat memicu gejolak harga energi serta logistik internasional.
“Dampaknya akan bergerak seperti efek domino. Ketika harga minyak dan ongkos logistik naik, harga pangan impor ikut tertekan. Jika pada saat yang sama rupiah melemah terhadap dolar, beban impor akan semakin mahal,” jelasnya.
Potensi kenaikan biaya produksi hingga rantai distribusi diperkirakan dapat menjangkau berbagai kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
Serangkaian bahan pangan mulai dari gandum, gula, kedelai, hingga pakan ternak berisiko terkena imbas langsung.
Antisipasi terukur harus segera disiapkan guna melindungi keterjangkauan harga pangan di tingkat konsumen domestik.
“Konflik ini harus menjadi peringatan bahwa ketergantungan terhadap pangan dan energi impor merupakan kerentanan strategis. Ketahanan pangan dan energi bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan bagian dari pertahanan negara,” tegas Johan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
