Berita, Nasional

Jaringan Makar Listyo Sigit Terbongkar! Selamat Ginting Buka Daftar Kapolda yang Terancam Terseret

Repelita.net

18 November 2026 19:23 WIB • 160 view

Jaringan Makar Listyo Sigit Terbongkar! Selamat Ginting Buka Daftar Kapolda yang Terancam Terseret
Foto: Istimewa

Repelita Jakarta - Skandal penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terus menyingkap jaringan konspirasi terstruktur yang mengarah pada dugaan upaya makar.

Analis Politik dan Militer Universitas Nasional Doktor Selamat Ginting mengungkapkan bahwa perkara besar ini tidak hanya berhenti pada empat tersangka awal, melainkan berpotensi menyeret puluhan perwira tinggi Polri termasuk sejumlah mantan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

ADVERTISEMENT

Pemaparan tajam mengenai konstruksi jaringan tersebut disampaikan Selamat Ginting dalam dialog eksklusif bersama Indra J. Piliang melalui kanal YouTube Madilog.

Keterlibatan Kapolda dan Gurita Jaringan Kasus

Ginting secara terbuka menyebutkan bahwa jaringan operasi tersebut merambah hingga ke barisan mantan Kapolda yang selama ini berperan mengamankan berbagai langkah Listyo Sigit di wilayah.

Menurut analisisnya, para mantan pimpinan kepolisian daerah yang kini telah kehilangan jabatan strategis tersebut tinggal menunggu waktu untuk menyusul ditetapkan sebagai tersangka.

“Kapolda-Kapolda ini sudah dicopot, artinya tidak punya posisi strategis lagi. Banyak mantan Kapolda terlibat dalam jaringan ini. Tinggal tunggu waktu saja selain kasus penyadapan, kasus illegal mining, judi online, narkoba, dan lain-lain. Siap-siap saja mereka juga akan menjadi tersangka. Bisa jadi puluhan perwira tinggi Polri akan dijadikan tersangka,” tegasnya.

Ia pun mengaitkan jejaring tersebut dengan perkara pertambangan ilegal yang sebelumnya sempat mencuat dan diduga bermuara pada lingkaran dekat Listyo Sigit.

“Dalam kasus Aseng terungkap semuanya bermuara pada LSP. Ini kasihan lembaga kepolisian terbawa-bawa. Sudah tidak ada ampun bagi Listyo Sigit Prabowo. Ini adalah sejahat-jahatnya polisi dalam sejarah Indonesia,” ujarnya mengutip pernyataan Mahfud MD.

Perluasan Penyidikan hingga 50 Orang Diperiksa

Lebih lanjut, Ginting membeberkan informasi yang ia himpun bahwa proses penahanan terhadap para perwira tinggi terus bertambah di balik layar.

Ia memperkirakan setidaknya sudah ada sekitar sepuluh perwira tinggi yang diamankan dan jumlah pihak yang diperiksa maupun berstatus tersangka dapat meluas hingga puluhan orang.

“Diperkirakan sudah ada enam lagi yang ditahan. Artinya sekitar 10 yang ditahan. Ini harus diverifikasi lebih lanjut. Lebih baik polisi mengemukakan apa adanya sehingga secara independen bisa mengonfirmasi apakah ada jenderal lain yang menjadi tersangka,” tegasnya.

Di sisi lain, ia menyoroti keberadaan delapan warga sipil non-polisi yang kini mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta munculnya beberapa purnawirawan jenderal polisi yang siap menjadi saksi pelaku bekerja sama atau justice collaborator.

“Ini perkembangan yang sangat menarik. Berarti mereka sudah mendapatkan informasi yang jauh lebih banyak dan keamanan mereka harus dilindungi. Beberapa jenderal polisi purnawirawan juga menawarkan diri menjadi justice collaborator. Ini perlu ditelaah lebih lanjut,” ujarnya.

Ancaman Makar dan Sabotase Kepala Negara

Ginting mengingatkan bahwa keterangan Kapolri Jenderal Suyudi di Komisi III DPR RI mengenai posisi Listyo Sigit sebagai pengguna akhir hasil sadapan masih merupakan hipotesis awal yang harus didalami secara komprehensif.

“Pernyataan Jenderal Suyudi ini mengubah bobot perkaranya. Tapi ini hipotesis pertama, belum kesimpulan. Ada delapan orang non-polisi yang diamankan di LPSK. Ini potensi membahayakan keselamatan mereka jika mengungkapkan ada unsur lain selain usernya adalah Listyo Sigit,” tegas Ginting.

Ia menegaskan bahwa menyadap komunikasi kepala negara merupakan bentuk sabotase serius terhadap pemerintahan yang sah sehingga Bareskrim Polri perlu melacak seluruh jalur distribusi data pada sistem LIMS.

“Kalau kita hanya berhenti di tindakan penyadapan, itu jauh dari makar. Tapi ketika yang disadap adalah kepala negara, ini adalah sabotase terhadap kepala negara. Penting untuk mengamati jalur komunikasi, jalur informasi, dan jalur distribusi melalui sistem LIMS. Apakah penghapusan rekaman itu berhenti di situ atau ada barang lain yang disimpan di tempat lain,” tegasnya.

Operasi berskala besar tersebut juga diyakini tidak mungkin dijalankan oleh segelintir personel saja, melainkan melibatkan perangkat intelijen canggih seperti Pegasus serta jaringan pihak swasta.

“Sangat mungkin timnya bukan hanya di lingkungan kepolisian, bisa jadi ada unsur swasta. Pemeriksaan harus merambah ke hampir semua tempat. Kalau bicara makar, tidak mungkin hanya dilakukan oleh empat atau 10 orang. Pasti ada tim yang sangat kuat, baik di birokrasi kepolisian maupun sipil,” ujarnya.

Desakan Tim Lintas Institusi dan Temuan 15 Komputer

Mengingat besarnya jaringan yang telah dipersiapkan sejak masa pemerintahan sebelumnya, Ginting mendesak Presiden Prabowo Subianto segera membentuk satuan tugas khusus lintas institusi yang melibatkan TNI, Kejaksaan Agung, BIN, dan BAIS.

“Saya setuju sekali harus di-backup. Tidak mungkin ini kasus besar yang sudah lama dipersiapkan. Jangan hanya melihat 2025-2026, tapi sudah dipersiapkan lama dari masa pemerintahan Jokowi. Perlu satgas, kalau perlu semacam Kopkamtib di era Presiden Soekarno untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan elit yang paling tinggi,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemindahan lokasi penahanan Listyo Sigit ke fasilitas militer berkeamanan ekstra ketat seperti Rumah Tahanan Guntur atau Kodam III/Siliwangi demi mencegah potensi intervensi maupun pembungkaman saksi kunci.

Terlebih lagi, tim penyidik dilaporkan telah menemukan 15 unit komputer di kediaman Listyo Sigit yang menyimpan berbagai data sensitif hasil penyadapan terhadap banyak pihak.

“Ini betul-betul datanya luar biasa. Bisa jadi orang-orang yang selama ini menjadi tamu di rumah Sigit juga terlibat,” ujarnya.

Ginting mengingatkan agar keselamatan para saksi dan tersangka kunci dijaga ketat dari tiga ancaman pembungkaman politik, yakni terbongkarnya rahasia relasi antar-aktor, jerat pertanggungjawaban hukum, dan runtuhnya jaringan perlindungan.

“Jaringan yang selama ini saling melindungi, kesaksian salah satu aktor kunci dapat meruntuhkan perlindungan tersebut. Ini harus betul-betul dijaga. Jangan sampai mereka mati di dalam tahanan,” tegasnya.

Pada akhir perbincangan di kanal YouTube Madilog tersebut, Ginting meminta Presiden Prabowo bersikap tegas dan tidak lagi bertoleransi terhadap kelompok yang berupaya menyabotase pemerintahannya.

“Anda sudah cukup sabar dua tahun. Saatnya Anda bertindak tegas. Saya ingin Prabowo muncul seperti pada saat menjadi Dan Kopassus, tegas dan keras untuk bangsa dan negara,” tutupnya (*).

Editor: 91224 R-ID Elok


TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung