Repelita [Jakarta] - Pihak Istana Kepresidenan menepis isu mengenai penunjukan pengusaha asal Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, sebagai koordinator penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Kepastian tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi guna meluruskan rumor yang berkembang luas di platform media sosial.
ADVERTISEMENT
Prasetyo menegaskan bahwa kewenangan koordinasi bencana tidak berada di tangan pihak swasta melainkan struktur resmi pemerintah.
Mensesneg menyatakan "Tidak ada, tidak benar. siapa yang menyetuskan isunya. Di medsos kan banyak trending tapi kan belum tentu itu yang bener dan sudah jadi masalah. Bahwa semua pihak diminta ikut membantu itu benar. Tapi kalau menjadi koordinator itu tidak karena itu kewenangannya bukan disitu,".
Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah membagikan tugas strategis kepada deretan pejabat setingkat menteri untuk memantau wilayah terdampak secara intensif.
Langkah pembagian fokus penanganan kawasan Kalimantan Barat hingga Kalimantan Tengah dilakukan agar tindakan darurat dapat dieksekusi secara cepat.
Mengenai wacana pembentukan satuan tugas khusus, pemerintah merasa belum perlu membentuk lembaga baru karena sinergi lintas sektor di lapangan sudah berjalan solid.
Prasetyo menambahkan "Saya kira belum karena kemarin hasil dari lapangan penganan yang itu koordinasi lintas sektor juga sudah cukup kuat. Kalaupun ada keperluan penambahan beberapa peralatan, termasuk heli water bomb, termasuk apb dan penambahan pasukan sudah semua dikerjakan,".
Isu penunjukan tersebut sebelumnya mencuat setelah Haji Isam dikabarkan menghadiri rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda di Banjarmasin. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
