Repelita [Jakarta] - Pegiat media sosial Ferry Koto melontarkan keraguannya atas klarifikasi lembaga Indikator Politik Indonesia mengenai status perilisan survei nasional pada bulan Juli 2026.
Menurut pandangannya, penjelasan dari pihak lembaga survei tersebut malah menimbulkan pertanyaan baru yang menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
ADVERTISEMENT
"Jika surat pemberitahuan ini benar, apakah bisa diartikan bahwa survei Juli itu ada, tapi tidak dirilis atau dipublikasikan?," ujar Ferry pada Kamis (30/7/2026).
Ia menyoroti tidak adanya bantahan spesifik terkait isi dokumen yang kadung beredar sehingga bisa menggiring opini bahwa data tersebut memang akurat.
"Karena tidak ada bantahan terhadap hasil survei (yang tidak dipublish) tersebut berarti benar kan hasilnya?," ucapnya.
Publik dinilai memiliki hak untuk mengetahui alasan di balik tidak dipublikasikannya hasil jajak pendapat tersebut apabila memang benar pernah diselenggarakan.
"Jika jawaban dari kedua pertanyaan itu benar, maka pertanyaannya kenapa tidak dipublish?," Ferry menuturkan.
"Apakah ada yang melarang mempublish? atau itu survei untuk kepentingan klien?," tambahnya.
Ia menggarisbawahi bahwa situasinya akan berbeda dan tidak memicu polemik apabila lembaga tersebut sejak awal membantah adanya kegiatan survei pada bulan itu.
"Kalau woro-woronya tidak pernah melakukan survei Juli, maka tak ada pertanyaan di atas. Makin penasaran saya," tandasnya.
Menanggapi polemik tersebut, Direktur Indikator Politik Indonesia Fauny Hidayat menyatakan bahwa seluruh hasil riset mereka selalu disalurkan lewat sarana informasi resmi.
"Data dan temuan survei Indikator secara resmi selalu dipublikasikan melalui web/portal resmi www.indikator.co.id dan jaringan media sosial Indikator Politik Indonesia," kata Fauny.
"Indikator Politik Indonesia tidak pernah merilis atau mempublikasikan hasil survei nasional yang dilakukan pada Juli 2026 tersebut," ucap Fauny.
Adapun dokumen jajak pendapat yang bocor itu diklaim berisi ratusan halaman yang mengulas tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, laporan tersebut juga memetakan potensi elektabilitas para kandidat politik untuk Pemilu 2029 serta dampak manuver Joko Widodo bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia.
Sorotan lainnya dalam laporan itu mencakup pandangan responden terhadap situasi ekonomi imbas ketegangan di Timur Tengah hingga evaluasi Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Menyikapi isu program gizi tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menepis tudingan bahwa pendanaannya telah mengorbankan pos anggaran krusial lainnya seperti perbaikan fasilitas pendidikan.
Ia meyakinkan bahwa seluruh program prioritas tetap berjalan harmonis, terbukti dari terjaminnya stok pupuk dengan diskon khusus serta penambahan dana untuk perbaikan irigasi. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
