Repelita Jakarta - Berkembangnya wacana publik yang membandingkan stabilitas moneter nasional saat ini dengan potret kelam depresi finansial dua dekade silam memicu tanggapan dari jajaran elit partai politik.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham memberikan bantahan keras terhadap asumsi negatif tersebut dengan menegaskan adanya perbedaan fundamental pada struktur ketahanan domestik hari ini.
ADVERTISEMENT
Menurut pandangannya, kecemasan berlebih yang melanda sebagian kalangan sengaja diembuskan oleh pola pikir liberal yang menempatkan indikator pasar bebas sebagai penentu tunggal potret kemakmuran negara.
Padahal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, arah kebijakan fiskal dan tata kelola perekonomian memiliki jangkar filosofis yang bertumpu pada nilai luhur dasar negara.
“Ideologi Pancasila itu bukan liberalisme dan bukan sosialisme. Pancasila adalah ideologi wasathiyah atau jalan tengah. Di satu sisi mengakui hak-hak individual, tetapi di sisi lain juga mengakui hak komunitas dan kepentingan sosial masyarakat. Lihat buku saya, Pancasila: Ideologi Wasathiyah, setebal 571 halaman,” kata Idrus dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat argumentasi dari Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun yang menilai kepanikan sepihak mengenai potensi kebangkrutan fiskal sama sekali tidak berbasis data otentik.
Berdasarkan tinjauan makro, struktur keuangan negara diklaim masih berada pada koridor yang aman berkat kepemilikan cadangan devisa yang tebal serta tingkat rasio pinjaman luar negeri yang terkendali.
Kondisi tersebut diperkuat dengan tingkat ketahanan industri perbankan nasional yang dinilai jauh lebih kokoh dan protektif dibandingkan situasi menjelang keruntuhan finansial pada masa lampau.
Politisi parlemen itu menggarisbawahi bahwa ekspansi pembangunan sarana konektivitas serta keterlibatan korporasi milik negara merupakan bagian dari visi strategis untuk menumbuhkan magnet ekonomi baru di daerah.
“Pemerintah sedang membangun fondasi ekonomi jangka panjang. Infrastruktur itu bukan proyek sesaat, tetapi instrumen untuk menurunkan biaya logistik dan memperkuat daya saing nasional,” ujar Misbakhun.
Selaras dengan hal itu, Idrus menilai tudingan yang menyebut program strategis nasional sekadar sebagai ajang unjuk gengsi timbul akibat cara pandang yang terlalu sempit dan berorientasi keuntungan jangka pendek.
Banyak sektor pembangunan esensial yang tidak akan pernah tersentuh oleh korporasi swasta karena membutuhkan modal kapital yang masif dengan jangka waktu pengembalian investasi yang sangat lama.
Oleh sebab itu, intervensi aktif dari pemerintah melalui optimalisasi peran perusahaan pelat merah mutlak diperlukan guna menjamin terciptanya aspek keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
“BUMN jangan dipandang sekadar entitas bisnis. BUMN adalah alat negara untuk menjaga stabilitas harga, mendistribusikan energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan rakyat mendapat akses pembangunan secara merata,” ujarnya.
Mantan menteri sosial ini mengingatkan bahwa otoritas eksekutif dilarang keras melepas kendali pengelolaan hajat hidup orang banyak sepenuhnya kepada dinamika persaingan pasar yang kapitalistik.
Tanpa adanya instrumen pengendali dari negara, potensi jurang pemisah serta ketimpangan kesejahteraan antar-kelompok masyarakat di tanah air dikhawatirkan bakal semakin melebar secara ekstrem.
“Kalau semuanya dilepas ke pasar, maka yang kuat akan semakin menguasai. Negara harus hadir menjadi penyeimbang agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu,” katanya.
Dirinya meyakinkan publik bahwa saat ini Indonesia tidak sedang berjalan menuju jurang kehancuran melainkan tengah merajut sistem kemandirian ekonomi yang berdaulat demi keadilan bersama.
Dalam kerangka berpikir tersebut, ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk menelaah arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto secara komprehensif melalui landasan filosofis program kerja Asta Cita.
“Mari kita semua berpikir positif. Indonesia adalah rumah besar yang harus dirawat bersama. Bangsa ini jangan terus-menerus disuguhi narasi kegelapan. Kritik boleh, bahkan penting dalam demokrasi. Prabowo sama sekali tidak anti kritik. Namun, kritik juga harus menghadirkan optimisme, solusi, dan semangat persatuan. Jangan sampai rakyat dibuat semakin cemas menghadapi keadaan,” pungkas Idrus.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
