[HEBOH] DPR Usul Beli LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari dan Retina Mata

Repelita Jakarta - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan penggunaan teknologi biometrik seperti sidik jari dan pemindaian retina mata untuk pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi guna memastikan tepat sasaran.

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kebocoran subsidi yang selama ini merugikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah tekanan harga energi global.

Menurut perhitungan Banggar DPR, saat ini terdapat sekitar 8,6 juta keluarga yang tercatat sebagai penerima LPG subsidi, namun idealnya hanya 5,4 juta keluarga yang benar-benar berhak.

"Kalau tepat sasaran… hanya 5,4 juta cukup," kata Said Abdullah menegaskan perlunya verifikasi ketat dalam proses distribusi LPG 3 kg bersubsidi.

"Lakukanlah… dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Penggunaan teknologi biometrik dinilai mampu meningkatkan akurasi identifikasi penerima, membatasi pembelian sesuai kuota per keluarga, serta mengurangi praktik penimbunan dan penyalahgunaan LPG subsidi.

Namun penerapan teknologi ini menghadapi sejumlah tantangan besar, antara lain infrastruktur digital yang belum merata hingga ke daerah terpencil.

Potensi kebocoran data pribadi masyarakat juga menjadi kekhawatiran tersendiri di tengah maraknya kasus peretasan database kependudukan.

Selain itu, biaya implementasi sistem biometrik secara nasional diperkirakan sangat tinggi, serta adanya risiko antrean panjang dan kendala teknis saat proses verifikasi di lapangan.

Menariknya, meskipun mendorong pengetatan distribusi LPG subsidi, DPR justru menolak usulan pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju. Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan, dong," tegas Said Abdullah.

Sikap DPR ini menunjukkan bahwa legislatif ingin mempertahankan subsidi energi bagi masyarakat kecil, namun tetap mendorong efisiensi melalui perbaikan tata kelola distribusi.

Jika sistem verifikasi biometrik diterapkan secara nasional, dalam jangka pendek akan terjadi masa adaptasi dan potensi kebingungan di kalangan masyarakat penerima manfaat.

Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan mampu menghasilkan penghematan APBN yang signifikan serta data konsumsi energi yang lebih akurat.

Usulan ini menandai perubahan arah kebijakan subsidi energi dari sistem besar-besaran menuju subsidi tepat sasaran dengan dukungan teknologi digital dan biometrik.

Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, jaminan perlindungan data pribadi, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat luas.

Jika tidak dipersiapkan dengan matang, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks di tengah masyarakat.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok