Repelita Jakarta - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Guntur Romli, mendesak penyelenggara pemilu untuk segera memberikan penjelasan transparan terkait proses verifikasi administrasi yang dilakukan pada pemilihan lalu.
Desakan tersebut disampaikannya pada hari Rabu, 7 Oktober 2026, menyusul terungkapnya berbagai pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi mengenai sengketa syarat pencalonan wakil presiden.
ADVERTISEMENT
Ia menilai bahwa temuan yang dipaparkan dalam persidangan harus dijadikan momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integritas lembaga negara.
"Tak boleh ada kekuasaan yang kebal terhadap koreksi," kata Guntur Romli dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kepemimpinan publik tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya aspek legalitas formal di atas kertas, melainkan juga bertumpu pada kepercayaan serta pertanggungjawaban moral kepada rakyat.
"Dalam demokrasi, jabatan publik tidak cukup hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga harus berdiri di atas kepercayaan dan legitimasi moral rakyat," ujar dia.
Sehubungan dengan hal tersebut, ia secara khusus meminta pihak Komisi Pemilihan Umum agar terbuka kepada masyarakat mengenai tahapan pemeriksaan berkas yang pernah dilalui.
"Penyelenggara pemilu perlu menjelaskan kepada publik bagaimana verifikasi persyaratan pencalonan dilakukan, termasuk peran pengawasan di dalamnya," tegas Guntur.
Ia menegaskan bahwa partainya senantiasa menghormati ketetapan hukum yang telah diputuskan, namun substansi persoalan integritas tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja.
"Hukum harus menjadi panglima. Kebenaran tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan, dan jabatan publik harus selalu tunduk pada pertanggungjawaban moral di hadapan konstitusi dan rakyat," imbuh Guntur. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
