Repelita Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memberikan penjelasan resmi terkait keputusannya yang menunjuk sang adik kandung, Hijrah Masud, sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP), sebuah kebijakan yang sebelumnya memicu sorotan tajam publik dan memunculkan dugaan praktik nepotisme di lingkungan pemerintahan daerah .
Rudy Mas'ud menegaskan bahwa keputusan kontroversial tersebut diambil berdasarkan kebutuhan tertentu dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah, khususnya yang berkaitan dengan urusan bersifat pribadi dan membutuhkan unsur kepercayaan yang sangat tinggi .
ADVERTISEMENT
"Kadang ada di Jakarta nanti yang handle di sini siapa, karena ada hal yang sifatnya privasi misalkan logistik atau mandat yang tidak bisa diwakilkan atau menemui siapa-siapa yang kami beritakan, dia (Hijrah) bisa ada di situ," katanya mencoba menjelaskan alasan di balik penunjukan tersebut .
Ia kemudian membandingkan langkah kontroversialnya dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga menunjuk adik kandungnya sendiri, Hashim Djojohadikusumo, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi .
"Sama, pak Hashim juga begitu. Apa bedanya pak Hashim dengan bapak presiden, kan dia percayakan, itu memang hak prerogratif," katanya membela diri dengan menggunakan analogi tingkat nasional .
Menurut Rudy Mas'ud selama penunjukan tersebut tidak melanggar aturan hukum yang berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah kesalahan atau pelanggaran etika .
Ia menekankan bahwa permasalahan akan muncul secara nyata jika seseorang diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa melalui prosedur resmi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan .
"Kecuali ibu Hijrah tiba-tiba jadi ASN, dilantikan menjadi kepala dinas, lho ini gak melalui proses, ah itu salah. Sepanjang melalui proses di dalam Pemprov Kaltim," katanya memberikan batasan argumentasi hukumnya .
Ia juga menjelaskan secara rinci bahwa peran TAGUPP bukan untuk mengambil keputusan strategis atau memberikan perintah kepada organisasi perangkat daerah (OPD) melainkan hanya mengawal percepatan pelaksanaan program di lapangan .
"Terkait TAGUPP juga ini adalah untuk mengawal percepatan kegiatan eksekusi lapangan. Dia tidak untuk menentukan apalagi memerintahkan pada OPD, tidak. Dia hanya mengawal saja. nanti dia akan menyampaikan perlu percepatan, perlu pertimbangan," tambah Rudy Mas'ud .
Di sisi lain sosok Hashim Djojohadikusumo yang disebut dalam pernyataan gubernur tersebut memang dikenal memiliki peran yang sangat penting dalam struktur pemerintahan pusat saat ini .
Ia merupakan adik kandung Presiden Prabowo Subianto sekaligus pengusaha sukses yang memimpin Arsari Group, sebuah konglomerasi bisnis yang bergerak di berbagai sektor .
Hashim Djojohadikusumo juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Energi dan Iklim serta Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional pada tahun 2026 .
Selain itu ia aktif dalam berbagai kegiatan politik dan organisasi termasuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra serta terlibat dalam tim transisi pemerintahan Prabowo-Gibran .
Pernyataan Rudy Mas'ud yang menggunakan analogi presiden untuk membenarkan penunjukan adiknya ini pun terus menjadi perbincangan hangat publik terutama terkait batasan antara hak prerogatif pimpinan dan potensi konflik kepentingan dalam pemerintahan daerah .(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
