Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN
ADVERTISEMENT
Repelita Jakarta - Polemik rangkap jabatan serta konsistensi komitmen terhadap tata kelola perusahaan negara kembali menjadi sorotan publik tanah air.
Kaukus Muda Anti Korupsi atau KAMAKSI menantang Grace Natalie untuk tegas memilih antara statusnya di struktur kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia atau posisinya sebagai Komisaris Independen Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID.
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski menegaskan bahwa persoalan status ganda tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak.
Terlebih lagi, pada Senin 9 November 2026 lalu, Partai Solidaritas Indonesia resmi menerima pengunduran diri Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka dari seluruh jabatan maupun aktivitas kepartaian mereka.
Langkah mundurnya ketiga kader tersebut disertai penegasan bahwa pengabdian kepada negara wajib ditempatkan jauh di atas kepentingan golongan maupun partai politik.
Menurut pandangan KAMAKSI, peristiwa mundurnya jajaran elite partai itu semestinya menjadi momentum bagi Grace Natalie untuk menunjukkan keteladanan dalam hal konsistensi, transparansi, serta komitmen profesionalisme.
"Jangan sampai publik melihat adanya standar ganda. Ketika kader lain memilih mundur dari kepengurusan partai demi fokus menjalankan tugas kenegaraan, sementara status Grace Natalie sebagai pengurus PSI dan Komisaris Independen MIND ID masih menjadi pertanyaan, maka persoalan ini harus dijawab secara terbuka," kata Joko dalam keterangannya, Senin 9 November 2026.
"Ini bukan semata-mata persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini menyangkut kepatuhan terhadap aturan, integritas jabatan, dan kepercayaan publik. Jabatan komisaris BUMN bukan tempat untuk mempertahankan kepentingan politik," sambungnya.
Joko menantang agar Grace Natalie secara lapang dada melepaskan kursi Komisaris BUMN tersebut apabila dirinya memang masih memilih aktif menjalankan peran sebagai pengurus PSI.
Ia memperingatkan agar tidak ada upaya mempertahankan dua kepentingan sekaligus yang berpotensi memicu konflik serta merusak tata kelola perusahaan pelat merah.
Lebih lanjut, KAMAKSI mengungkit pernyataan Grace Natalie pada Juni 2024 yang mengaku telah nonaktif dan keluar dari struktur PSI usai ditunjuk menjadi Staf Khusus Presiden.
Namun demikian, kemunculan kembali nama Grace Natalie dalam sejumlah pemberitaan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI periode 2025 hingga 2030 justru memicu tanda tanya besar mengenai posisi organisasinya yang sebenarnya.
KAMAKSI mendesak agar mantan petinggi partai berlambang bunga mawar tersebut tidak sekadar melontarkan jawaban yang bersifat normatif kepada publik.
Masyarakat luas dinilai berhak memperoleh kepastian hukum berupa surat keputusan pemberhentian, dokumen pengunduran diri resmi, ataupun bukti status nonaktif yang sah.
"Kalau memang sudah tidak menjadi pengurus PSI, tunjukkan kejelasan administrasinya. Sebaliknya, jika masih tercatat dan menjalankan fungsi kepengurusan, jangan berlindung di balik istilah nonaktif. Transparansi harus dibuktikan dengan dokumen, bukan sekadar pernyataan," lanjut Joko.
Di akhir pernyataannya, ia turut mengingatkan adanya aturan tegas dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 yang melarang keras anggota dewan komisaris BUMN merangkap sebagai pengurus partai politik.
Oleh sebab itu, pilihan sikap dan kejelasan posisi Grace Natalie di tubuh perusahaan tambang negara tersebut harus segera ditangani secara serius demi menegakkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
