Repelita Jakarta - Kabar mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka usai menjalani pertemuan tertutup selama dua setengah jam dengan Presiden Prabowo Subianto memicu analisis tajam dari berbagai kalangan pada Selasa, 10 November 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam tayangan di kanal YouTube Bang Edy Channel, jurnalis senior Edy Mulyadi membedah perkembangan politik mengejutkan tersebut bersama ekonom sekaligus peneliti dari CORE Indonesia Divo Satria Ramli yang merupakan putra mendiang Rizal Ramli.
Edy Mulyadi menyoroti keterangan resmi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengonfirmasi bahwa Gibran telah menyampaikan keinginan untuk mundur dari kursi orang nomor dua di tanah air menyusul dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Ia juga mencermati pernyataan Mensesneg yang secara tegas meluruskan isu bahwa Presiden Prabowo tidak menolak niatan pengunduran diri yang disampaikan oleh putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam, di antaranya dalam bicara itu memang Pak Wapres bersama Pak Presiden beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait MK dan MA," ucap Edy Mulyadi mengutip keterangan resmi pemerintah dalam tayangan kanal YouTube Bang Edy Channel pada Selasa, 10 November 2026.
Menanggapi situasi tersebut, Divo Satria Ramli menilai langkah mundur secara sukarela jauh lebih terhormat dan elegan ketimbang harus melewati proses pemakzulan panjang di parlemen yang berisiko memicu gejolak di pasar modal.
Kendati demikian, keduanya mempertanyakan kejanggalan di balik permintaan Gibran yang masih memohon waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di tengah niat pengunduran dirinya.
Edy Mulyadi menduga terdapat kesepakatan kompromi atau titik temu selama pembicaraan panjang berdurasi dua setengah jam tersebut demi menjaga martabat Gibran agar tidak kehilangan muka sepenuhnya di hadapan publik.
Sementara itu, Divo Satria Ramli menduga tekanan politik yang bertubi-tubi, mulai dari tanda tangan lima puluh anggota dewan lintas fraksi terkait Hak Menyatakan Pendapat hingga runtuhnya perlindungan politik usai terbongkarnya kasus penyadapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, membuat mental Gibran goyah.
Menurut Divo, putusan pengesahan ijazah dari PTUN nantinya dibutuhkan Gibran sebagai aset politik maupun tiket penyelamat apabila dirinya berkeinginan kembali maju dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2029 mendatang.
Beralih pada aspek dampak ekonomi, Divo menjelaskan bahwa pelaku pasar modal sebenarnya sudah mengantisipasi risiko ketidakpastian dari isu lengsernya Gibran sehingga tidak menimbulkan kepanikan mendadak.
Ia menekankan bahwa perhatian pelaku ekonomi justru tertuju pada sosok pengganti yang akan diajukan Presiden Prabowo ke Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai amanat Pasal 8 konstitusi.
Dalam diskusi tersebut, Edy Mulyadi membeberkan tiga nama figur lingkaran terdekat yang dinilai memiliki kesamaan frekuensi dan kepercayaan penuh dari Presiden Prabowo, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Kalau kriteria itu maka ada tiga nama, Tedy sudah pasti ya itu kan dekat Bapak bisa kerja sama, ada Safri Menhan, ada Dasco wakil ketua DPR dan juga ketua harian," kata Edy Mulyadi dalam perbincangan tersebut.
Menutup pembicaraan, Divo Satria Ramli berharap siapa pun figur yang nantinya ditunjuk menggantikan posisi wakil presiden haruslah sosok teknokrat atau ahli ekonomi yang mumpuni mengingat beratnya tantangan penciptaan lapangan kerja, kenaikan harga bahan pokok, serta persoalan fiskal yang dihadapi Indonesia.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
