Repelita Jakarta - Kabar mengejutkan mengenai niat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta kelanjutan polemik keabsahan ijazah SMA miliknya menjadi sorotan tajam pada Selasa, 10 November 2026.
ADVERTISEMENT
Dalam perbincangan di kanal YouTube Bang Edy Channel, jurnalis senior Edy Mulyadi bersama ekonom sekaligus peneliti dari CORE Indonesia Divo Satria Ramli membedah pernyataan resmi pemerintah mengenai pertemuan tertutup antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto.
Edy Mulyadi mengutip penjelasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membenarkan bahwa putra sulung mantan Presiden Joko Widodo tersebut telah menyampaikan niat untuk meletakkan jabatan usai menghadapi dinamika putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait dokumen pendidikannya.
"Pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam, di antaranya dalam bicara itu memang Pak Wapres bersama Pak Presiden beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait MK dan MA," ucap Edy Mulyadi membacakan keterangan resmi Istana dalam tayangan kanal YouTube Bang Edy Channel pada Selasa, 10 November 2026.
Ia juga menggarisbawahi penegasan Mensesneg yang meluruskan rumor di publik bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menyampaikan penolakan atas keinginan mundur yang diutarakan oleh Gibran tersebut.
Meski demikian, kelanjutan drama hukum mengenai keabsahan ijazah setingkat SMA milik Gibran justru memicu tanda tanya besar setelah terungkap bahwa dirinya memohon waktu untuk membuktikan dokumen tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Divo Satria Ramli menilai langkah mundur secara sukarela sebenarnya jauh lebih terhormat daripada melewati jalur pemakzulan di parlemen, namun upaya pembuktian ijazah di PTUN di tengah niat mundur terasa janggal dan rancu.
Edy Mulyadi menduga permintaan pembuktian keabsahan dokumen di pengadilan tersebut merupakan bagian dari kompromi selama dua setengah jam pertemuan demi menjaga martabat Gibran agar tidak kehilangan muka sepenuhnya di hadapan masyarakat.
Sementara itu, Divo menilai putusan pengesahan dari PTUN sangat dibutuhkan Gibran untuk mengubah status dokumen pendidikannya dari beban politik menjadi aset atau tiket penyelamat apabila kelak ingin kembali bertarung pada pemilihan umum tahun 2029.
Tekanan politik yang bertubi-tubi, mulai dari penandatanganan usulan Hak Menyatakan Pendapat oleh lima puluh legislator lintas fraksi hingga terungkapnya kasus penyadapan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang selama ini dipandang sebagai pelindung politik keluarga Jokowi, diduga membuat posisi Gibran kian terjepit.
Dari sudut pandang ekonomi, Divo menjelaskan bahwa pelaku pasar modal sudah mengantisipasi skenario mundurnya Gibran, sehingga perhatian investor kini tertuju pada siapa sosok teknokrat yang akan diajukan Prabowo ke Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengganti wakil presiden.
Edy Mulyadi turut menyebut tiga nama figur lingkaran dalam istana yang dinilai memenuhi kriteria kepercayaan dan kesamaan frekuensi dengan Prabowo, yakni Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
"Kalau kriteria itu maka ada tiga nama, Tedy sudah pasti ya itu kan dekat Bapak bisa kerja sama, ada Safri Menhan, ada Dasco wakil ketua DPR dan juga ketua harian," kata Edy Mulyadi menutup ulasan mengenai dinamika pascapengunduran diri tersebut.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
