[GEGER] Baru Dilantik Prabowo, Syahganda Nainggolan Sarankan Prabowo Ganti Gibran dari Kursi Wakil Presiden Demi Efektivitas Pemerintahan

Repelita Jakarta - Usulan mengejutkan datang dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom) Syahganda Nainggolan yang merekomendasikan agar Presiden Prabowo Subianto segera mengganti posisi Wakil Presiden RI.

Menurut pejabat yang baru saja memangku jabatan pada tanggal 2 Oktober 2026 tersebut, langkah perombakan ini sangat krusial demi mendongkrak efektivitas roda pemerintahan.

Pernyataan tersebut diungkapkan olehnya sewaktu menghadiri sesi dialog bersama seorang ahli hukum tata negara, Refly Harun, melalui sebuah tayangan di kanal YouTube Refly Harun Official yang disiarkan pada tanggal 3 Oktober 2026.

Dia menilai bahwa kontribusi nyata dari sang wapres sampai saat ini masih belum terlihat nyata, lalu membandingkannya dengan performa para pendahulu seperti Jusuf Kalla serta Boediono.

"Waktu Jusuf Kalla sama SBY, JK itu menangani persoalan Aceh, gempa bumi, economy, dia bekerja. Dulu Boediono bekerja. Nah, ini wapres tidak bekerja. Untuk gunting pita dalam suatu proyek besar itu, seorang wapres juga harus punya wibawa. Ini wapresnya enggak ada wibawa," kritik Syahganda.

Tidak hanya menyoroti aspek kinerja belaka, sang Kepala Bakom juga mengungkit sederet problem yang mengelilingi figur putra sulung Jokowi tersebut.

Ia menghubungkan situasi ini dengan polemik keabsahan dokumen kelulusan akademis serta dinamika pencalonannya terdahulu yang dianggap memicu perdebatan hukum.

"Makanya saya bilang, sebenarnya saatnya juga wapres Gibran ini diganti. Is enough, ya kan? Anda itu enggak pantas lagi, sudah jelas cacat ijazah, cacat konstitusi, dan lain-lain. Udah, selesai aja," tegasnya.

Walau demikian, ia sangat paham bahwa pergeseran kedudukan orang nomor dua di Indonesia tersebut bakal memicu guncangan konstelasi politik nasional.

Pasalnya, kedudukan RI 2 saat ini merupakan jalinan kesepakatan dari berbagai partai politik pendukung pemerintah serta beragam kubu kepentingan.

Oleh sebab itu, dirinya mengajukan sebuah solusi berupa pemberian ganti rugi politik andai rencana pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi.

Model kompensasi yang diwacanakan olehnya adalah dengan mendistribusikan jatah kursi menteri baru kepada aliansi partai yang merasakan dampaknya.

Secara spesifik, dirinya melirik sosok pemimpin tertinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, untuk diplot sebagai nakhoda baru di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

"Dihargai aja, satu kursi wapres itu ekuivalen dengan berapa menteri? Kan boleh dong PSI dikasih kompensasi. Dia bisa juga ganti anaknya, Kaesang, jadi menteri kan. Gantiin Erick Thohir. Ngapain misalkan Erick Thohir dipertahankan sekian lama kalau tidak ada prestasi signifikan di olahraga? Ganti aja Kaesang jadi Menteri Olahraga. Kira-kira begitu," jelas Syahganda.

Selanjutnya, ia menerangkan bahwa mekanisme ketatanegaraan telah mengatur secara gamblang perihal tata cara penggantian seorang wakil presiden.

Apabila terjadi kekosongan dalam jabatan itu, kepala negara memiliki wewenang mengusulkan dua nama kandidat baru untuk kemudian diputuskan melalui mekanisme voting di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada akhir pernyataannya, ia menaruh harapan besar agar sosok pendamping presiden yang baru kelak merupakan seorang profesional atau tokoh politik senior yang adaptif.

"Kita cari orang yang kalau Prabowo di luar negeri, dia bisa bekerja. Kalau Prabowo ke Indonesia Timur, dia urus Indonesia Barat. Kalau Prabowo urusan udara, dia bisa urusan laut. Nah, ini yang harus dicari," tutup Syahganda.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok