Repelita Jakarta - Dinamika politik yang melibatkan Partai Solidaritas Indonesia dalam menanggapi sikap Jusuf Kalla terkait laporan hukum atas dugaan penistaan agama kini memicu perhatian publik yang sangat masif.
Erizal menilai fenomena ini seolah memperlihatkan adanya persinggungan tajam yang mengarah pada benturan antara kubu PSI dan Jusuf Kalla karena keterlibatan tokoh-tokoh sentral yang sulit dipisahkan dari kedua entitas tersebut.
ADVERTISEMENT
Sebagai ilustrasi muncul tudingan bahwa mantan Wakil Presiden tersebut merupakan penyokong finansial bagi Roy Suryo dan kawan-kawan yang dilontarkan oleh pihak-pihak yang diduga kuat sebagai simpatisan Jokowi.
Menyikapi hal itu Jusuf Kalla menempuh jalur hukum dengan mempolisikan mereka sekaligus melontarkan pernyataan agar Jokowi bersedia menunjukkan ijazahnya yang selama ini dianggap sebagai identitas politik PSI.
Ketegangan kian meruncing saat Jusuf Kalla justru dilaporkan kembali ke pihak kepolisian atas beredarnya video lama oleh oknum-oknum yang secara nyata memiliki keterkaitan dengan atribut Partai Solidaritas Indonesia.
Erizal menyoroti seluruh jajaran aktor mulai dari pihak yang melontarkan serangan hingga para pelapor di kepolisian termasuk para pegiat media sosial seperti Ade Armando dan Grace Natalie merupakan bagian tak terpisahkan dari PSI.
Awalnya Ketua Harian PSI yakni Ahmad Ali memiliki itikad untuk memediasi para anggotanya dengan Jusuf Kalla namun tokoh asal Makassar tersebut merespons dengan mengumpulkan para tokoh konflik Poso dan Ambon.
Alih-alih melakukan langkah mitigasi yang cepat untuk meredam suasana pihak partai justru terlihat memberikan tantangan balik dengan menegaskan bahwa proses hukum terhadap Jusuf Kalla tidak akan dihentikan.
Pihak pelapor menyatakan pernyataan "Biarkan proses hukum berjalan" yang kemudian memicu sekitar empat puluh organisasi Islam bersatu di kediaman Jusuf Kalla untuk melaporkan balik Ade Armando serta Grace Natalie dan Permadi Arya.
Guna menghindari dampak negatif serta asosiasi partai dengan kasus hukum tersebut Ade Armando akhirnya mengambil langkah berani dengan menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia secara resmi.
Erizal berpendapat bahwa meskipun secara internal partai mengklaim tidak ada aturan organisasi yang dilanggar oleh Ade Armando namun keputusan tersebut tetap diambil demi menjaga stabilitas nama baik partai di mata publik luas.
Sikap tegas partai juga terlihat jelas saat muncul pernyataan bahwa sosok Grace Natalie yang merupakan wajah utama organisasi tidak akan diberikan pendampingan hukum secara formal dalam menghadapi kasus ini.
Langkah radikal yang diambil oleh partai dengan merelakan kepergian sosok ikonik seperti Ade Armando dilakukan agar institusi tidak lagi dikaitkan dengan perkara yang sedang membelit tokoh yang bersangkutan tersebut.
Selain nama-nama tersebut muncul pula nama Abu Janda alias Permadi Arya dalam pusaran konflik ini meskipun pihak partai telah mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan sama sekali bukan merupakan kader resmi mereka.
Erizal menganggap seluruh manuver ini mencerminkan ambisi besar partai untuk melepaskan diri dari citra negatif yang selama ini dianggap kurang harmonis atau anti terhadap nilai-nilai serta kelompok Islam di tanah air.
Ade Armando secara implisit pernah mengutarakan bahwa tindakan yang ia tempuh saat ini bersama organisasi merupakan bagian dari strategi tertentu sebelum akhirnya ia meralat pernyataan tersebut ke hadapan publik.
Ia kemudian segera mengoreksi diksi strategi tersebut dengan menyatakan bahwa seluruh langkah yang diambil saat ini benar-benar didasari oleh keyakinan pribadi dan kejujuran nurani yang sangat mendalam dari hatinya.
Tujuan utama dari pengunduran diri tersebut tidak lain adalah untuk memastikan agar martabat serta nama baik partai tidak mengalami degradasi akibat persoalan hukum yang bersifat individual bagi dirinya pribadi.
Erizal menilai bahwa profil keislaman yang melekat pada Jusuf Kalla sangatlah kuat sehingga serangan dengan narasi penistaan agama dianggap sebagai langkah yang sangat keliru dan justru merugikan pihak pelapor.
Mengingat kedudukan beliau sebagai Ketua Dewan Masjid serta mediator perdamaian tingkat internasional maka tuduhan penistaan agama tersebut dinilai oleh Erizal tidak saja salah alamat melainkan juga tindakan yang dianggap dungu.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
