Repelita [Jakarta] - Purnawirawan perwira menengah intelijen membongkar klaim perbincangan tertutup dirinya dengan pejabat tinggi Istana terkait kontroversi keabsahan dokumen akademik mantan presiden.
Mantan tokoh telik sandi tersebut mengaku melontarkan pertanyaan tajam langsung kepada Menteri Sekretariat Negara ihwal isu dokumen pendidikan yang terus menggelinding di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
Pertemuan privat yang diklaim berlangsung pasca perayaan hari raya Idul Fitri itu dimanfaatkan untuk mempertanyakan kejelasan sikap pemerintah menghadapi polemik nasional.
Contohnya saja kasus ijazah.
Ketika saya dipanggil ke Kertanegara kemarin, ujar Sri Radjasa.
Pensiunan aparat militer itu menceritakan dirinya secara blak-blakan mencecar petinggi kabinet mengenai sejauh mana pengetahuan kepala negara terhadap polemik tersebut.
Lebaran kemarin.
Saya tegas-tegas bertanya kepada Mensesneg, Pak Prabowo tahu enggak kalau ijazah Jokowi palsu?, ucapnya.
Berdasarkan pengakuan sepihak, pejabat istana disebut telah memberikan tanggapan bahwa pucuk pimpinan tertinggi negara sudah mengetahui isu tersebut.
Tahu, katanya.
Presiden sudah mengingatkan Kapolri agar tidak ada kriminalisasi, tuturnya.
Namun, klaim percakapan tersebut murni bersumber dari kesaksian pribadi tanpa ada konfirmasi resmi dari pihak istana negara hingga saat ini.
Tokoh militer purnawirawan itu lantas menyayangkan proses hukum yang tetap berjalan dan menjerat sejumlah figur publik pengritik rezim sebelumnya.
Tindakan hukum yang menimpa pegiat media sosial serta rekan-rekannya dinilai bertolak belakang dengan klaim instruksi pencegahan kriminalisasi yang sebelumnya disampaikan.
Tapi ternyata apa?
Tetap saja terjadi kriminalisasi terhadap Roy Suryo cs, cetusnya.
Kondisi penegakan hukum tersebut dibaca sebagai indikasi adanya rasa sungkan dari pemerintah saat ini terhadap bayang-bayang kepemimpinan sebelumnya.
Di sini kita bisa lihat bagaimana Presiden masih ada rasa ewuh pakewuh untuk menyentuh persoalan-persoalan Jokowi yang seperti itu, imbuhnya.
Perselisihan berkepanjangan mengenai dokumen akademik ini dipandang telah menciptakan polarisasi tajam serta memecah belah keutuhan elemen bangsa.
Kemudian Presiden juga harusnya tahu bahwa persoalan ijazah palsu Jokowi ini membuat bangsa ini terbelah, ujarnya.
Dirinya menyesalkan sikap pemerintah yang terkesan mengambil posisi pasif alih-alih meredam ketegangan publik melalui langkah intervensi kebijakan.
Harusnya ini diambil sikap oleh Presiden, tapi tidak, sesalnya.
Sebagai solusi penyelesaian jangka panjang, ia sempat menyodorkan gagasan penyelesaian lewat jalur damai agar konflik sosial tidak semakin meruncing.
Walaupun kemarin mungkin kalau sudah tidak ditahan ada campur tangan.
Tapi itu tidak menyelesaikan persoalan hukumnya, jelasnya.
Opsi pendekatan rekonsiliasi nasional dinilai jauh lebih elegan guna memulihkan stabilitas politik tanpa merugikan pihak mana pun.
Harusnya begini, sekarang Presiden bersikap, Yuk kita rekonsiliasi.
Itu lebih bagus, tidak ada pihak yang dirugikan, terangnya.
Bahkan, ia mengaku sempat mengusulkan agar lembaga penegak hukum menghentikan seluruh proses pemeriksaan perkara demi kepentingan persatuan nasional.
Bahkan mungkin waktu itu saya bilang, bagaimana kalau Presiden menghentikan proses hukum? Bisa-bisa saja, tandasnya.
Kendati demikian, ia menyadari usulan penghentian perkara tersebut sulit terwujud lantaran masih kuatnya faktor psikologis kedekatan politik masa lalu.
Itu dia, masih ada perasaan enggak enak hati, perasaan berutang budi, dan segala macam, pungkasnya.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
