Repelita Morowali - Ketertutupan akses pengawasan ke dalam kawasan industri pengolahan nikel terintegrasi di Provinsi Sulawesi Tengah dilaporkan telah berlangsung lama bahkan sejak masa operasional awal pusat smelter tersebut.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali sisa masa jabatan periode 2014-2019 mengungkapkan bahwa otoritas legislatif daerah selaku representasi resmi masyarakat hukum adat setempat hanya diberikan kesempatan sekali untuk menembus barikade pengamanan super ketat kompleks pabrik asing itu.
ADVERTISEMENT
Momen tunggal tersebut terjadi secara eksklusif saat mendampingi kunjungan kerja kepala negara kepemimpinan era sebelumnya dalam agenda formal seremonial peresmian proyek strategis nasional di wilayah tersebut.
Pihak parlemen daerah juga menyoroti adanya informasi mengenai tingginya intensitas kunjungan pejabat tinggi kementerian pusat yang diduga sering melakukan pemantauan internal secara tertutup tanpa adanya koordinasi formal dengan jajaran unsur pimpinan daerah setempat.
Di sisi lain, perkembangan infrastruktur di dalam kawasan megaproyek itu kini bertransformasi menjadi area perkotaan modern yang sangat kontras dengan pemukiman warga lokal jika dipantau dari wilayah dataran tinggi sekitar lingkar tambang.
"selama saya menjabat pimpinan DPRD Morowali saya ini hanya satu kali saja bisa masuk di kawasan industri imip tersebut yaitu pada saat kunjungan presiden jokowi meresmikan kawasan industri tersebut dan bandara selebihnya gak bisa lagi itu dan saya dengar-dengar kabarnya bapak luhut binsar pandjaitan sering bolak-balik ke kawasan industri imip tersebut entah itu resmi atau tidak resmi itu info yang saya dapatkan dan kalau kita naik di atas gunung melihat kawasan industri imip tersebut di malam hari itu persis sekali seperti singapura bang"(*)
Editor: 91224 R-ID Elok