Repelita Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B Ponto membongkar dugaan tujuan utama di balik operasi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
ADVERTISEMENT
Analisis tajam dunia intelijen tersebut disampaikan Soleman B Ponto saat hadir sebagai narasumber dalam diskusi program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Witjaksono di kanal YouTube iNews pada Selasa, 10 November 2026.
Ia menilai bahwa tindakan spionase yang menyasar langsung kepala negara tidak dapat dipandang sekadar pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran aturan hukum pidana biasa semata.
Menurutnya, dalam kacamata operasi intelijen, aksi penyadapan terhadap seorang presiden hanya memiliki satu motif besar yaitu melumpuhkan kepemimpinan atau menggulingkan kekuasaan presiden yang sah.
"Kalau kita sudah berbicara dalang, dalang untuk apa yang jelas kalau kita berbicara presiden makanya cuma satu menggulingkan presiden, masa minta duit sama presiden," kata Soleman B Ponto dalam tayangan kanal YouTube iNews.
Ia juga membeberkan bahwa tindakan penghapusan barang bukti hasil sadapan merupakan prosedur standar dalam dunia operasi intelijen untuk memutus jejak ketika sebuah operasi rahasia mulai terendus.
Oleh sebab itu, Soleman menekankan bahwa penanganan kasus besar yang menyangkut kedaulatan serta pertahanan keamanan negara ini tidak cukup jika hanya dibebankan kepada penyidik kepolisian semata.
Ia mendesak agar proses penyelidikan segera melibatkan Badan Intelijen Negara beserta Badan Intelijen Strategis TNI guna membongkar aktor intelektual di tingkat atas maupun kaki tangan di lapangan yang mengendalikan operasi tersebut.
"Tapi mencari dalangnya dan seterusnya harus melibatkan BIN dan Bais, karena kalau kita berbicara presiden sudah sampai ke situ tidak mungkin hanya berhenti di situ, pasti ada di atasnya dan pasti ada kaki-kakinya di bawah," tegas Soleman B Ponto.
Di sisi lain, pengamat komunikasi politik Ari Junaedi turut menimpali bahwa aksi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan bentuk pengkhianatan terbesar dalam sejarah bangsa sejak peristiwa tahun 1965.
Ia menegaskan bahwa tugas utama seorang pimpinan kepolisian adalah menjaga serta melindungi kepala negara selama dua puluh empat jam penuh, bukan justru memata-matai pimpinan tertinggi negara demi ambisi kotor tertentu.
Sementara itu, praktisi hukum Sugeng Teguh Santoso mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap berjalan lurus di jalur peradilan umum sesuai ketentuan undang-undang serta membedah instrumen penyadapan canggih selain LIMS seperti Candiru maupun Pegasus agar dalang utamanya benar-benar terungkap ke publik.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
