Repelita Madrid - Kecaman diplomatik dari berbagai belahan dunia kini mengarah tajam ke Tel Aviv menyusul tindakan represif militer terhadap para relawan lintas negara.
Sejumlah negara seperti Spanyol, Italia, Yunani, Turki, hingga Inggris melayangkan protes keras atas perlakuan sewenang-wenang terhadap peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla.
ADVERTISEMENT
Ketegangan geopolitik ini memuncak setelah aparat bersenjata menghentikan laju kapal logistik di wilayah perairan internasional dan menahan ratusan aktivis kedamaian.
Aksi pembajakan tersebut memicu kemarahan publik setelah salah satu pejabat kabinet menyebarkan dokumentasi yang merendahkan martabat kemanusiaan di jagat maya.
Otoritas luar negeri Spanyol bertindak cepat dengan memanggil perwakilan korps diplomatik zionis guna menyampaikan nota protes dan menuntut klarifikasi resmi.
“Saya melihat video yang mengerikan, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat terkait perlakuan tidak adil dan memalukan terhadap anggota flotilla oleh menteri dan polisi Israel. Saya segera memanggil kuasa usaha Israel ke kementerian luar negeri,” tegas Albares, Rabu (20/5/2026), sembari menuntut permintaan maaf publik dari Tel Aviv.
Pemerintah Italia juga menyuarakan pandangan serupa dengan menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang mengusung misi bantuan kemanusiaan tidak dapat ditoleransi.
Kementerian Luar Negeri Yunani bersama perwakilan tinggi kepresidenan Turki turut mengutuk keras agresi sepihak yang mencederai hukum maritim internasional tersebut.
Dari wilayah Britania Raya, menteri luar negeri setempat menyatakan keprihatinan mendalam atas pengabaian hak asasi manusia yang dipertontonkan oleh pejabat publik zionis.
“Ipar kabinet Israel, Ben-Gvir, mengejek mereka yang terlibat dalam Global Sumud Flotilla. Ini melanggar standar paling dasar. Kami telah meminta penjelasan dari otoritas Israel,” cetus Cooper melalui platform X.
Blok negara-negara Nordik mendesak Uni Eropa untuk segera mengonsolidasikan sanksi ekonomi dan pembatasan ruang gerak bagi para menteri radikal.
Tim diplomatik dari beberapa negara Eropa bahkan dikabarkan telah bergerak ke lokasi penahanan pada Kamis, 21 Mei 2026 demi memberikan pendampingan hukum darurat.
Gelombang protes juga menjalar hingga kawasan Asia Selatan di mana otoritas Pakistan mendesak penegakan hak asasi manusia bagi relawan mereka yang ikut disandera.
“Pakistan menuntut pembebasan segera seluruh aktivis yang ditahan secara ilegal. Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjamin keselamatan, martabat, dan hak-hak dasar para tahanan,” tulis pernyataan resmi Islamabad.
Hingga saat ini, aliansi global terus menggalang tekanan politik yang masif guna mendesak pembebasan seluruh sukarelawan kemanusiaan yang ditawan secara sepihak.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
