Repelita [Jakarta] - Pidato kepala negara mengenai besaran pendapatan luar biasa dari sektor usaha pengolahan padi memicu perdebatan sengit di ruang publik.
Pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan tajam dari seorang pengamat yang mencoba membedah kewajaran angka tersebut melalui simulasi hitungan dasar.
ADVERTISEMENT
Data yang diterima pemimpin tertinggi negeri ini dicurigai tidak akurat dan hanya mencerminkan laporan manis untuk menyenangkan atasan.
"Saya dapat laporan satu penggelingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan," kata Prabowo.
Pengujian secara rasional mutlak dilakukan agar masyarakat tidak menerima informasi keliru mengenai kapasitas ekonomi sektor pertanian.
"Oke, mari kita hitung ya, untuk mendapatkan 2 triliun per bulan berapa banyak padi yang harus digiling," ujar Doni dikutip fajar.co.id, Senin (27/7/2026).
Tarif standar layanan penumbukan bulir padi di tengah masyarakat umumnya berkisar antara ratusan rupiah per kilogram.
"Kalau kita lihat, jasa penggilingan padi di tempat itu Rp300 rupiah sampai Rp500 rupiah per kilogram," ucapnya.
"Kalau penggilingan keliling bisa Rp500 sampai Rp1000 rupiah per kilogram," tambah dia.
Simulasi kalkulasi bisnis lantas ditarik pada angka menengah guna menguji volume material yang mesti dikerjakan.
"Kita ambil titik tengahnya, Rp500 rupiah per kilogram. Bayangkan Rp500 rupiah per kilogram, maka berapa yang harus digiling untuk mendapatkan Rp2 triliun?," jelasnya.
Hasil kalkulasi memperlihatkan jumlah muatan gabah yang harus diproses mencapai jutaan ton tiap bulannya.
"Berarti gampang saja, kurang lebih sekitar 4 juta ton beras yang harus digiling untuk mendapatkan bukan profit, tapi omset Rp2 triliun," terangnya.
Angka fantastis tersebut terlihat sangat janggal jika disandingkan dengan total daya serap konsumsi pangan nasional secara keseluruhan.
"Nah, kita lihat lagi berapa kebutuhan beras masyarakat Indonesia per bulan, dan sekitar 2,5 juta ton," timpalnya.
Volume pengolahan yang diklaim bahkan melampaui separuh lebih dari total keperluan pangan seluruh penduduk nusantara.
"Berarti kalau 4 juta ton itu hampir 2 kali lipat dari kebutuhan rakyat Indonesia," bebernya.
Kejanggalan data laporan tersebut menuntut kejelasan terbuka dari pihak istana agar publik tidak salah paham.
"Maka mari kita tanyakan ke Pak Presiden, penggilingan beras mana yang punya? Omset Rp2 triliun dan menggiling 4 juta ton itu," kuncinya.
Kasus laporan penuh rekayasa demi kepuasan pejabat sebelumnya pernah berujung pada penegakan hukum di tingkat kementerian (*)
Editor: 91224 R-ID Elok
