Berita, Nasional

Dokter Tifa dan Tim Hukum Ungkap Fakta Pemeriksaan Saksi KPU Terkait Verifikasi Berkas Ijazah Joko Widodo

Repelita.net

19 November 2026 23:26 WIB • 73 view

Dokter Tifa dan Tim Hukum Ungkap Fakta Pemeriksaan Saksi KPU Terkait Verifikasi Berkas Ijazah Joko Widodo
Foto: Istimewa


Repelita Jakarta - Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa bersama tim penasihat hukumnya mengungkap sejumlah temuan penting seusai menjalani sidang pemeriksaan saksi dari Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 19 November 2026.

ADVERTISEMENT

Keterangan pers usai sidang tersebut disiarkan melalui kanal YouTube resmi @doktertifaofficial pada hari yang sama setelah majelis hakim mendengarkan kesaksian pegawai KPU Pusat Andi Bagus Makawaru serta mantan petugas KPU DKI Jakarta Binsar Siagian.

Dalam pemaparannya, Dokter Tifa menyebut saksi pelapor berinisial RH kembali mangkir dari panggilan persidangan dengan alasan menghadiri sidang lain di Mahkamah Konstitusi sehingga pihaknya meminta jaksa penuntut umum menghadirkan paksa pada jadwal berikutnya.

Ia juga menyoroti pengakuan dua saksi dari KPU yang menyatakan tidak pernah melihat wujud fisik ijazah asli Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sepanjang proses pencalonan kepala daerah maupun pemilihan presiden sejak tahun 2005 hingga 2019.

"KPU ya sama sekali tadi bersaksi tidak pernah melihat ijazah asli dari Saudara Joko Widodo padahal dua saksi tadi yang pertama adalah Andi Bagus Makawaru adalah pegawai dari KPU pusat," ujar Dokter Tifa.

Selain itu, ia membeberkan keganjilan spesimen salinan legalisir ijazah yang mencantumkan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Prof Muhammad Naim untuk pendaftaran Wali Kota Solo tahun 2005 dan Pilpres 2014, padahal masa jabatan yang bersangkutan baru berlangsung pada periode 2008 hingga 2012.

Dokter Tifa turut mempertanyakan penggunaan format sembilan digit Nomor Induk Pegawai pada salinan berkas tahun 2010 dan 2014 meski pemerintah telah mewajibkan delapan belas digit sejak tahun 2008, serta tidak adanya cap sidik jari tiga jari pada fotokopi ijazah sekolah menengah dan tidak diserahkannya berkas Pilpres 2014 oleh KPU kepada kepolisian.

"Saudara Bonatua Silalahi menyatakan menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi secara dokumentatif secara administrasi publik tidak ada," tegasnya.

Sementara itu, anggota tim penasihat hukum terdakwa menilai pengesahan salinan legalisir tanpa pencantuman tanggal bertentangan dengan peraturan menteri maupun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan meminta majelis hakim menghadirkan Ketua KPU RI agar memberikan keterangan secara utuh.

Perwakilan tim hukum lainnya dari Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa verifikasi pencalonan semestinya memeriksa ijazah asli guna membuktikan kelulusan seseorang, seraya menagih respons kepolisian atas permohonan uji forensik lanjutan yang telah diajukan pekan lalu.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok









TAGS: #

Komentar (0)

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama!

Advertisement

Top Articles

Statistik Pengunjung